Mencari aktor di Balik Wikileaks

Wikileaks dan Julian Assange

Banyak orang beranggapan Wikileaks disebut-sebut sebagai sebuah perjuangan melawan disinformasi media dan membongkar kebohongan AS. Mantan Presiden Iran, Ahmadinejad memberi tanggapan berbeda, “Materi itu bukan bocor, melainkan dilepas secara terorganisir. Pemerintah AS melepas data-data itu, yang tidak memiliki nilai legal dan tidak akan memiliki dampak politis atas kepentingan mereka.”

‘Seharusnya’ Ahmadinejadi kesal atau marah, karena salah satu bocoran Wikileaks adalah adanya upaya negara-negara Arab untuk menggalang serangan ke Iran. Tapi dia bersikap cool, “Negara-negara di kawasan [Timur Tengah] itu seperti sahabat dan saudara. Informasi yang menyimpang tidak akan mengganggu hubungan mereka.”

Saya jadi ingin tahu, siapa sebenarnya di balik Wikileaks. Artikel ini adalah intisari&saduran dari artikel panjang Prof. Michel Chassudovsky di Global Research. Silahkan merujuk ke artikel asli bila memerlukan informasi lebih detil.

Wikileaks mendefinisikan misinya sbb, “Our primary interests are oppressive regimes in Asia, the former Soviet bloc, Sub-Saharan Africa and the Middle East.” Di dalam kesempatan lain, Assange berkata, “Our primary targets are those highly oppressive regimes in China, Russia and Central Eurasia.

Coba perhatikan, sejak awalnya fokus geopolitik Wikileaks adalah  “oppressive regimes” di Eurasia dan Timteng, sungguh cocok dengan orientasi politik AS bukan? Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi sesudah Wikileaks ‘membocorkan’ sebuah dokumen. Dokumen itu akan didistribusikan secara lebih luas justru oleh media-media mainstream, macam The New York Times, the Guardian dan  Der Spiegel. Masyarakat dunia umumnya mengetahui ‘apa yang dibocorkan oleh Wikileaks’ dari media, bukan dengan merujuk sendiri ke Wikileaks. Mereka menerima berita dan analisis dari media-media mainstream, yang disebarluaskan ke seluruh dunia. Peran utama dalam proses distribusi ulang ini adalah The New York Time (NYT).

David E Sanger dari NYT mengatakan, “Kami menelaah dokumen itu dengan sangat hati-hati untuk berupaya mengurangi material yang kami pikir dapat merusak [citra] individu-individu tertentu atau mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Meskipun kami memunculkan 100 cables [kawat diplomatik], kami menulis [surat] kepada pemerintah AS dan menanyakan saran dari mereka, seandainya ada lagi yang harus dikurangi.”

Pertanyaan penting di sini: siapa yang mengontrol dan mengawasi proses seleksi, distribusi, dan editing dari dokumen-dokumen yang ‘dibocorkan’ Wikileaks itu?

Fakta lain yang patut menjadi perhatian, sejak awal project Wikileaks, Assange telah berkerjasama dengan jurnalis-jurnalis dari media mainstream: David E Sanger dari  NYT, Richard Stengel dari Time Magazine, dan Raffi Khatchadurian  dari The New Yorker’s.

Jadi, apakah benar Wikileaks adalah sebuah upaya upaya untuk membangkitkan opini publik melawan kebohongan media dunia? Bila benar, lalu bagaimana mungkin ‘perjuangan’ Wikileaks dilakukan dengan partisipasi dan kerjasama dengan media-media dunia yang justru adalah  arsitek dari sebuah disinformasi dunia?

Seperti sudah disebutkan di atas, NYT adalah poros utama dalam pengeditan dan pendistribusian ulang isi Wikileaks. NYT adalah media yang terkait erat dengan Wall Street, the Washington think tanks, dan  the Council on Foreign Relations (CFR). NYT adalah bagian dari jaringan media mainstream yang dikendalikan oleh dinasti Rockefeller dan sejak awal sudah berperan sebagai media yang melayani kepentingan bisnis dinasti ini.

NYT memusatkan perhatiannya pada dokumen-dokumen Wikilekas yang berkaitan dengan kepentingan politik luar negeri AS, seperti nuklir Iran, Korea Utara, Saudi Arabia, dukungan Pakistan pada Al Qaeda, hubungan China dengan Korut, dll. Dokumen ‘bocoran’ Wikileaks digunakan sebagai sumber data NYT untuk kemudian diramu jadi artikel dan analisis. Pemerintah AS pun memanfaatkan dokumen-dokumen itu untuk kepentingannya. Misalnya, bocoran kawat diplomatik yang menyebutkan bahwa pemerintah negara-negara Arab meminta agar AS menyerang Iran karena khawatir Iran akan membangun senjata nuklir, segera disambut oleh Clinton, “Hal ini membuktikan bahwa kekhawatiran AS atas program nuklir Iran adalah kekhawatiran bersama komunitas internasional.”

Jadi, siapa sebenarnya di balik Wikileaks dan Julian Assange? Tentu tidak bisa dicari jawaban pasti karena semua serba rahasia (bahkan Assange pun menolak memberitahu siapa donatur Wikileaks). Tapi dari uraian di atas, kita bisa mengira-ngira sendiri, siapa yang sebenarnya sedang berupaya berbuat makar.

Siapa itu Hizbullah?

lambang Hizbullah

Sejak meletusnya perang di Lebanon, suasana perang amat terasa di Iran, terutama jika kita banyak menonton televisi. Betapa tidak, tiap sebentar diputar filler (film pendek) berisi adegan-adegan perang, dilatarbelakangi lagu-lagu heroik berbahasa Arab. Pidato Sayid Hasan Nasrallah, pemimpin Hezbollah Lebanon, yang berisi ancaman-ancaman terhadap Israel disiarkan live atau siaran tunda. Laporan-laporan reporter televisi Iran disampaikan secara live dari Lebanon, bahkan ada reporter yang melaporkan kondisi terakhir dengan diiringi suara bom beruntutan dan asap hitam di belakang punggungnya. Setiap hari, berita channel satu pukul sembilan malam akan dimulai dengan kalimat, “Perjuangan hari kesekian (ketiga.. ke sembilan..ke duapuluh)…” lalu mengabarkan kondisi terbaru di medan perang.

Pemerintah Mesir, Arab Saudi, dan Jordan menyebut Hezbollah sebagai pengacau dan pencari gara-gara. Rezim Israel, AS, Inggris, dan Kanada menyebutnya sebagai teroris. AS sejak dulu sudah menaruh Hezbollah dalam daftar organisasi-organisasi teroris dunia, setara dengan Al Qaida. Tapi, melihat Hezbollah dari Iran, kita akan menemukan wajah yang berbeda. Foto-foto Sayyid Hasan Nasrullah dipajang di berbagai sudut jalan. Di televisi ditampilkan rekaman demonstrasi-demonstrasi yang berlangsung di berbagai penjuru dunia dengan membawa-bawa bendera Hezbollah dan foto Hasan Nasrallah. Demonstrasi mendukung Hezbollah tidak hanya terjadi di Iran dan negeri-negeri Arab, melainkan juga di Amerika, Australia, Belgia, Perancis, Argentina, Turki, dan lain-lain. Hezbollah kini seolah menjadi icon baru perlawanan terhadap kekejaman Israel. Ketika dunia Islam hanya mampu memberi reaksi seputar resolusi atau demonstrasi, Hezbollah maju dengan senjata.

Sayid Hasan Nasrullah, pemimpin Hizbullah

Siapa Hezbollah sesungguhnya? Organisasi militer ini dibentuk pada tahun 1982, diarsiteki beberapa orang asal Iran, antara lain Doktor Chamran, ahli fisika nuklir Iran keluaran Harvard University. Tujuan pendirian Hezbollah adalah dalam rangka membebaskan kawasan Lebanon selatan yang dicaplok oleh Israel pada tahun 1978. Organisasi ini punya cara kerja yang unik. Di satu sisi memperkuat kemampuan militer, di sisi lain, mereka juga berjuang dalam bidang sosial. Mereka membangun rumah sakit, sekolah, fasilitas umum, dan menanggung kehidupan anak-istri dari pejuang yang tewas dalam perang.

Pada tahun 2000, akhirnya Hezbollah berhasil mengusir keluar tentara Israel dari wilayah Lebanon selatan, meski hanya dengan bekal senjata minim dan tanpa dukungan dari pemerintah Lebanon sendiri. Kemenangan besar ini membuat kharisma Hezbollah semakin mencuat di Timur Tengah, terutama di tengah bangsa Lebanon sendiri. Apalagi, sikap para pemimpin Hezbollah yang tidak ambisius mengejar karir politik, membuat para politikus elit di Lebanon sama sekali tidak merasa terancam oleh keberadaan organisasi militer independen ini.

Bahkan, ketika AS dan sekutu-sekutunya menekan pemerintah Lebanon agar melucuti senjata Hezbollah, Presiden Lebanon, Emil Lahoud berkata, “Bagi bangsa kami, Hezbollah adalah gerakan perjuangan pertahanan nasional dan tanpa mereka, kami tidak akan berhasil membebaskan wilayah kami. Karena itu, kami sangat menghargai gerakan Hezbollah.” Besarnya dukungan rakyat Lebanon terhadap Hezbollah tampak jelas ketika pada 8 Maret 2005 hampir dua juta massa menyambut seruan Sayid Hasan Nasrullah. Pada hari itu, alun-alun Riyadh al-Shulh, Beirut, menjadi panggung demonstrasi akbar anti Amerika dan Zionis, serta dukungan kepada Hezbollah.

Meski tentara Zionis sudah terusir dari seluruh wilayah Lebanon –kecuali kawasan Shab’a– pada tahun 2000, Hasan Nasrullah berjanji bahwa ia akan mengembalikan semua pejuangnya yang ditawan Israel ke pangkuan keluarga mereka masing-masing. Pada tahun 2004, pemimpin Hezbollah itu berhasil memenuhi sebagian janjinya dengan cara pertukaran tawanan, 400 tahanan Palestina dan 59 pejuang Hezbollah ditukar dengan seorang bisnismen Israel, Elhanan Tennenbaum, dan 3 jasad tentara Israel. Hari Rabu (12/7) pasukan Hezbollah menyerang kawasan Shab’a milik Lebanon yang masih dikuasai Israel. Dalam serangan ini, Hezbollah berhasil menewaskan beberapa tentara Israel dan menawan dua lainnya.

Sebagaimana sebelumnya, Hezbollah kali ini juga menuntut dilakukannya pertukaran tawanan, yaitu dengan 8000 tahanan Palestina dan 5000 tahanan Lebanon yang kini menderita penyiksaan di penjara-penjara Israel. Namun kali ini, Israel membalasnya dengan gempuran membabi-buta. Analis militer Iran menyatakan, cepatnya reaksi Israel itu menunjukkan bahwa sebelumnya Israel memang sudah bersiap-siap untuk menyerang, hanya menunggu momen yang bisa dijadikan dalih di depan opini dunia. Ketika serangan tentara Zionis semakin membabi-buta dan dunia menuntut diadakannya gencatan senjata, AS malah menggunakan hak vetonya untuk menghalangi. Masih menurut analis militer Iran, sesungguhnya serangan Israel itu termasuk dalam program AS untuk melucuti Hezbollah dan menduduki Lebanon. Direncanakan, serangan itu hanya akan memakan waktu empat hari.

Namun, AS, Israel, dan dunia tekejut melihat bahwa Hezbollah berhasil mempertahankan wilayahnya meski perang telah berlangsung 20 hari (saat tulisan ini dibuat). Kekuatan persenjataan dan terorganisirnya serangan Hezbollah tak urung membuat Israel dan dunia terperangah. Meski hanya bersenjatakan roket, tanpa tank, helikopter, pesawat F-16, kapal perang, atau artileri, Hezbollah berhasil menembak jatuh pesawat F-16, kapal perang, dan terakhir (31/7) bahkan menghancurkan kapal induk Israel. Hujan roket Hezbollah bahkan berhasil menghancurkan berbagai kota Israel, di antaranya Haifa, yang jaraknya 50 kilo dari perbatasan Lebanon.

Dalam sepanjang sejarah berdirinya negara illegal Israel, belum pernah ada serangan yang berhasil menembus kota-kota utamanya. Tak heran hal ini membuat warga Israel sangat ketakutan. Segera mereka berdemo meminta dihentikannya perang. Anggota parlemen Israel pun bertengkar, sebagian menghendaki perang dihentikan, sebagian menuntut dilanjutkannya perang. Eksodus besar-besaran warga Israel ke luar negeri terjadi, sampai-sampai pemerintah Zionis meminta negara-negara asing agar tidak memberi visa kepada warga Israel yang ingin kabur itu. Tak hanya warga yang ketakutan, koran Kayhan terbitan Iran pun beberapa hari yang lalu memasang foto-foto polisi Israel yang menangis ketakutan di tengah gempuran Hezbollah di kota Haifa.

Sebaliknya, Hezbollah tampil dengan sangat percaya diri. Saya sempat menyimak pidato Sayyid Hasan Nasrullah yang disiarkan live oleh televisi Iran dan beberapa jaringan televisi internasional. Yang paling nyelekit dari pidatonya itu, “Kami tidak butuh bantuan dari manapun. Kami bisa mempertahankan negeri kami sendiri. Kami hanya meminta bantuan dari Allah. Kalian wahai pemimpin bangsa Arab, pikirkanlah nasib kalian sendiri. Pikirkanlah akhirat kalian, bila kalian memang percaya pada akhirat. Pikirkanlah, bagaimana kalian mempertanggungjawabkan sikap kalian yang berdiam diri di depan kezaliman ini.” Pidato ini ditujukan kepada Liga Arab yang sebelumnya (15/7) mengadakan sidang di Kairo. Sidang itu tidak menghasilkan apapun, selain kecaman terhadap Israel atas serangannya ke Palestina dan Lebanon.

Setiap kali ada battle (perang) sengit dan posisi Hezbollah kritis, organisasi militer ini mengirim surat resmi ke Iran, meminta diadakan majelis doa Jausyan-Shaghir (jausyan=pakaian perang shaghir=kecil). Dan, berbagai majelis doa pun digelar. Orang-orang Iran menangis tersedu-sedu membaca doa yang berisi harapan agar Allah melindungi kaum muslimin dari bahaya itu. Tak lama kemudian datang kabar bahwa Hezbollah memenangkan battle itu.

Terakhir, di televisi ditampilkan pula adegan orang-orang Israel yang kalang kabut, berlarian ke bunker. Yang tragis, justru polisi dan tentara Israel pun tampak ikut berlarian ke dalam bunker. Diberitakan, dalam 24 jam, polisi-polisi yang seharusnya menjaga kemanan warga itu hanya keluar dari bunker selama 2 jam, untuk mengambil persediaan makanan. Fakta ini benar-benar menunjukkan kepengecutan mental tentara Israel. Selain itu, juga membuktikan kata-kata Ahmadinejad, bahwa sebuah bangsa tidak perlu senjata nuklir untuk membela dirinya. Yang diperlukan adalah mental kuat bangsa itu sendiri. Terbukti, tentara Israel yang memiliki 200 hulu ledak nuklir malah lari pontang-panting ketika dilempari roket dan kalah telak dalam pertempuran darat. Yang berani mereka lakukan hanya menggunakan pesawat untuk menjatuhkan bom-bom ke berbagai desa dan kota, membunuh rakyat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak tak berdosa.

Resolusi Embargo Iran dan Self Delegitimation PBB

Sanksi PBB: Embargo Iran

Dewan Keamanan (DK) PBB tanggal 23 Desember lalu akhirnya mengeluarkan resolusi embargo terhadap Iran, yang memerintahkan semua negara untuk menghentikan suplai material dan teknologi yang terkait dengan proyek nuklir Iran. Menanggapi embargo ini, Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad dengan nada santai, dalam pidatonya di depan para “veteran perang pencipta lapangan kerja” Teheran, (24/12), mengatakan, “Apakah kalian—Barat—selama ini memberi kami peralatan (untuk reaktor nuklir), sehingga kini kalian menghentikan suplai peralatan itu?Kalau selama ini memang semua peralatan itu kami dapatkan dari kalian, sudah sejak lama kalian akan menghentikan suplai itu, tanpa perlu ribut-ribut. Yang membuat kalian kesal adalah karena kami mencukupi sendiri semua kebutuhan dalam proyek nuklir damai kami.”

Resolusi embargo terhadap Iran disahkan oleh DK PBB hanya dua belas hari setelah Perdana Menteri Israel mengakui bahwa negaranya memiliki senjata nuklir, di samping Amerika, Perancis, dan Rusia. Pengakuan Olmert ini tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari PBB. Namun di saat yang sama, DK terus melanjutkan usaha untuk mengembargo Iran, sampai akhirnya resolusi bernomor 1737 itu disepakati. Padahal, hingga kini tidak ada satupun laporan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA)—satu-satunya lembaga internasional di bawah naungan PBB yang memiliki otoritas untuk mengawasi aktivitas nuklir negara-negara dunia yang menjadi penandatangan perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT)—yang menyebutkan adanya penyelewengan dalam program nuklir Iran. Argumen yang diajukan oleh para petinggi AS dan Troika Eropa dalam menyikapi laporan ini adalah: ada kemungkinan Iran memproduksi senjata nuklir. Jawaban singkat dari argumen ini sesungguhnya mudah: jika laporan IAEA tidak dipercayai dan tetap saja dikemukakan kalimat ‘ada kemungkinan’, lalu untuk apa dibentuk lembaga semacam IAEA? Apa gunanya investigasi yang dilakukan IAEA selama tiga tahun terakhir terhadap situs nuklir Iran, yang dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya, bila akhirnya laporan-laporan IAEA itu diabaikan dan tetap saja teori ‘kemungkinan’ dan asumsi itu yang diajukan?

Fasilitas nuklir Iran

Program Pengayaan Uranium oleh Iran

Namun bila kita ingin mencari jawaban yang lebih mendalam tentang apa dan bagaimana kinerja IAEA dalam menyikapi nuklir Iran, kita akan menemukan banyak sekali penyimpangan yang justru dilakukan IAEA sendiri. Dalam sebuah perjanjian internasional seperti NPT, semua negara yang menjadi anggotanya harus mematuhi isi perjanjian itu dan keberadaan IAEA memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan dari perjanjian NPT. Namun, kenyataan menunjukkan setelah berdiri 49 tahun, IAEA gagal dalam menjalankan tugasnya tersebut. Lebih jauh lagi, IAEA bahkan menjadi pelanggar atas sejumlah aturan penting yang dibuatnya sendiri. Kini kita lihat sejumlah kegagalan atau pelanggaran yang dilakukan IAEA tersebut.

Pertama, tujuan perjanjian NPT, sebagai tercantum dalam pembukaan (preambule) adalah mencegah negara-negara di dunia untuk membuat senjata nuklir serta mencegah negara-negara yang sudah memiliki senjata nuklir untuk memperbanyak senjatanya itu. Negara-negara pemilik senjata nuklir itu bahkan diharuskan secara bertahap memusnahkan senjata-senjata yang dimilikinya itu. Kenyataan menunjukkan bahwa lima negara anggota NPT yang sudah memiliki senjata nuklir, yaitu AS, Perancis, Inggris, Cina, dan Rusia, bukan saja tidak memusnahkan senjatanya secara bertahap, melainkan malah meneruskan produksi senjatanya itu.

Kedua, dalam Bab 3 ayat 2 NPT disebutkan, negara-negara pemilik teknologi nuklir dilarang untuk mengirimkan peralatan atau mentransfer teknologi ke negara-negara non-NPT, bahkan untuk proyek nuklir bertujuan damai sekalipun. Hal ini ditetapkan dengan alasan bahwa negara-negara non-NPT berada di luar pengawasan IAEA sehingga aktivitas mereka tidak bisa dikontrol. Kenyataan menunjukkan bahwa AS, Perancis, dan Inggris secara terang-terangan membantu proyek pembuatan senjata nuklir di Israel.

Ketiga, dalam Bab 4 pasal 1 NPT disebutkan larangan tindakan diskriminatif terhadap negara-negara anggota dalam mendayagunakan teknologi nuklir bertujuan damai, dan pasal 2 mewajibkan negara-negara pemilik teknologi nuklir untuk membantu negara-negara sesama anggota NPT dalam hal ini. Namun, kenyataan menunjukkan dalam kasus Iran, alih-alih memberikan bantuan, negara-negara pemilik teknologi nuklir itu bahkan melakukan diskriminasi terhadap Iran dengan cara menghalang-halangi Iran dalam melanjutkan proyek nuklirnya, dengan tuduhan ‘ada kemungkinan Iran akan memproduksi senjata’.

Keempat, anggaran Dasar IAEA Pasal 7 F menyebutkan “In the performance of their duties, the Director General and the staff shall not seek or receive instructions from any source external to the Agency.” Namun kenyataan menunjukkan bahwa Dirjen IAEA selalu berada dalam tekanan AS. Dalam bab yang sama juga disebutkan bahwa Dirjen IAEA harus menjaga kerahasiaan informasi. Namun, berkali-kali terjadi, laporan atas investigasi situs-situs nuklir di Iran yang dilakukan secara mendadak (sesuai isi Protokol Tambahan yang ditandatangani Iran, Iran mengizinkan investigasi dadakan dari IAEA ke semua bagian situs nuklirnya), malah diserahkan kepada CIA.

Kelima, berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 12 C, pengajuan kasus nuklir sebuah negara kepada Dewan Keamanan PBB hanya bisa dilakukan jika negara tersebut melakukan pelanggaran dalam aktivitas nuklirnya. Namun, terkait dengan Iran, Dewan Gubernur memutuskan untuk melaporkan kasus nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB di saat tidak ada satupun laporan dari Dirjen IAEA yang membuktikan adanya penyimpangan dalam proyek nuklir Iran. Sebagaimana diketahui, dikeluarkannya resolusi oleh DK PBB kali ini bermula dari keputusan Dewan Gubernur IAEA untuk melaporkan berkas nuklir Iran kepada lembaga keamanan tersebut.

Keenam, dalam konvensi Wina tahun 1969 terkait dengan aturan perjanjian internasional, pada pasal 31 disebutkan bahwa pemakaian istilah baru dalam perjanjian haruslah dilakukan atas kesepakatan seluruh anggota penanda tangan perjanjian itu. Namun, dalam Resolusi IAEA terkait dengan proyek nuklir Iran, banyak digunakan istilah-istilah baru yang belum disepakati maknanya (tidak tercantum dalam Anggaran Dasar IAEA), misalnya “confidence building measures” (ukuran pembangunan kepercayaan) atau “suspension” (penundaan).

Sebagaimana diketahui, sejak tanggal 15 November 2004 Iran dan troika Eropa menandatangani perjanjian di Paris bahwa untuk ‘meraih kepercayaan internasional” Iran bersedia dengan sukarela ‘menunda’ aktivitas nuklirnya dengan kompensansi bahwa ketiga negara Eropa itu memberikan bantuan ekonomi dan teknologi kepada Iran. Namun sampai batas waktu yang disepakati, Eropa tak jua memenuhi janjinya. Karena itulah pada bulan Januari 2006, Iran telah mengaktifkan kembali aktivitas nuklirnya.

Ketujuh, dalam laporan IAEA bulan Februari 2003, disebutkan bahwa kecurigaan terhadap Iran disebabkan oleh ditemukannya ‘kontaminasi’ 200 miligram plutonium pada salah satu alat di situs nuklir Iran. Meskipun Iran sudah menjelaskan dalam laporannya bahwa sumber kontaminasi plutonium itu berasal dari Pakistan, karena alat itu diimpor dari Pakistan, namun laporan itu diabaikan saja selama tiga tahun oleh IAEA. Hal ini jelas-jelas melanggar keprofesionalan sebuah badan yang dianggap berhak mengawasi aktivitas nuklir, karena adanya ‘debu-debu’ 200 miligram plutonium di sebuah alat sama sekali tidak bisa menjadi bukti bahwa Iran sedang membuat senjata nuklir (untuk pembuatan senjata nuklir dibutuhkan minimalnya 7 atau 8 kilogram plutonium). Selain itu, negara-negara lain (seperti Perancis, Inggris, Rusia, Jepang, dan India) yang diketahui memiliki ratusan ton plutonium sama sekali tidak diprotes oleh IAEA.

Kedelapan, dalam Anggaran Dasar IAEA disebutkan bahwa segala kesimpulan yang dibuat tim inspeksi IAEA saat melakukan pemeriksaan terhadap situs nuklir sebuah negara hanya akan memiliki nilai hukum jika didasarkan kepada penemuan-penemuan yang faktual. Klausul ini jelas diratifikasi demi mengkonsistenkan segala keputusan hukum yang dibuat IAEA dengan asas ‘praduga tak bersalah’. Selama tidak ada bukti penyimpangan yang bisa ditunjukkan oleh tim inspeksi IAEA, tidak boleh ada vonis yang dijatuhkan terhadap sebuah negara pemilik proyek nuklir. Akan tetapi, prinsip paling esensial dalam logika hukum itu ternyata dilanggar oleh IAEA. Pernyataan berulang-ulang yang disampaikan IAEA terkait hasil pemeriksaan atas situs nuklir Iran adalah “tidak ditemukannya penyimpangan sedikitpun dari proyek nuklir Iran”. Anehnya, resolusi terakhir Dewan Gubernur IAEA merekomendasikan agar Iran menghentikan seluruh aktivitas nuklirnya. Resolusi Dewan Gubernur itu pula yang menjadi landasan ratifikasi resolusi DK PBB. Artinya, Iran divonis bersalah gara-gara tidak ditemukannya tanda-tanda penyimpangan.

Dalam sebuah pidato di depan sidang Uni Eropa tanggal 20 Februari 2006, Menlu Iran, Manouchehr Mottaki, menyinggung masalah ini dengan mengatakan, “Logika hukum apakah yang dipakai dalam kasus nuklir ini? Sebagai terdakwa, kami disuruh membuktikan bahwa kami tidak bersalah.” Sebagaimana diketahui, dalam proses pengadilan, hakim dan jaksalah yang harus membuktikan kesalahan terdakwa, dan terdakwa umumnya akan selalu membela dirinya. Namun dalam kasus Iran, justru negara ini yang didesak untuk membuktikan ‘ketidakbersalahannya’.

Terkait dengan ini, editorial Koran Kayhan terbitan Teheran edisi 13 April 2006 mengajukan pertanyaan retoris kepada Dirjen IAEA Mohamad Elbaradei sebagai berikut. “Mr. Elbaradei, kami asumsikan bahwa Anda dituduh terlibat dalam sebuah kejahatan. Kemudian, tim investigasi kepolisian gagal menemukan bukti apapun terkait keterlibatan Anda dalam kejahatan itu. Akan tetapi, Anda tetap ditahan oleh petugas keamanan karena dimungkinkan suatu saat bukti-bukti itu akan ditemukan. Sebagai seorang ahli hukum (Elbaradei adalah tokoh senior pada Kelompok Praktisi Hukum New York– pen), bisakah Anda menerima logika hukum seperti itu?”

Self Delegitimation PBB

Pembahasan di atas adalah semacam judicial review atas segala keputusan terkait proyek nuklir Iran yang pernah dikeluarkan oleh IAEA, yang nota bene berada di bawah naungan PBB. Kasus yang sama juga terjadi pada lembaga-lembaga dunia lainnya di bawah payung PBB, misalnya Komisi HAM, WTO, dan IMF. Secara umum, saat ini kinerja—bahkan eksistensi—PBB tengah menjadi bahan sorotan dunia. Suara-suara yang muncul bahkan sudah mewacanakan pembentukan lembaga semacam “PBB baru”. PBB sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk menjadi lembaga penyelesai berbagai persoalan dunia yang ada. Salah satu penyebab utamanya adalah inkonsistensi lembaga itu dalam menyikapi banyak persoalan dunia. Jika dilakukan judicial review atas produk-produk hukum PBB, kita akan menemukan banyak sekali keputusan-keputusan (atau tidak diambilnya keputusan) PBB yang menabrak landasan hukum lebih tinggi yang ada di lembaga itu, semisal Piagam PBB.

Contoh paling kasat mata tentang pelanggaran terhadap Piagam PBB adalah adanya hak veto yang dimiliki oleh AS, Rusia, Perancis, Inggris, dan Cina. Hak veto jelas bertentangan dengan prinsip egalitarianisme, demokrasi, keadilan, dan berbagai prinsip asasi lainnya dalam Piagam PBB. Karena adanya hak veto inilah PBB gagal melakukan langkah tegas dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah yang semakin membara, dan malah mengambil langkah tidak populer dengan mengeluarkan resolusi anti nuklir Iran.

Dari sisi ini, sebenarnya yang sedang terjadi adalah proses self-deligitimation oleh lembaga PBB. Lembaga ini secara sadar telah melakukan banyak langkah yang justru menghancurkan legitimasi dirinya sendiri di tengah masyarakat internasional. Jika tidak ada upaya pembenahan, sangat mungkin PBB pada akhirnya akan ditinggalkan oleh negara-negara anggotanya. Saat ini, kita betul-betul memerlukan tata dunia baru yang lebih egaliter, terbuka, demokratis, dan adil. Langkah paling terdepan yang paling mungkin diambil untuk mewujudkan hal ini adalah membenahi PBB dan mencegahnya melakukan self-deligitimation

Kaitan Antara Krisis Timur Tengah dengan Minyak Dunia

Apa yang sedang terjadi di Libya dan Bahrain, merupakan operasi siluman yang disponsori oleh dua konglomerat besar Rockefeller dan Rothschild melalui Dewan Kerjasama Teluk (GCC), dan melibatkan setidaknya enam negara yaitu Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman dan Qatar.

Langkah awal yang mereka tempuh adalah menyerukan kepada dunia internasional agar tidak memasuki wilayah udara Libya. Barang tentu, hal itu dimaksudkan untuk menciptakan situasi destabilisasi terhadap rejim Moamar Qadafi, yang pada akhirnya akan memicu gelombang perlawanan untuk menggusur sang tiran yang notabene merupakan binaan Amerika-Inggris sejak 2003.

Skema kerjasama strategis yang dirancang dua konglomerat Amerika-Inggris Rockefeller dan Rothschild itu bermula sejak 1979, menyusul runtuhnya kerajaan Iran di bawah kepemimpinan Shah Reza Pahlevi. Sebagai buntut dari diberlakukannya nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing di Iran, beberapa pengusaha minyak Amerika dan Eropa dipaksa untuk mencari basis kekuatan dan pengaruh baru di Timur Tengah.

Maka, beberapa perusahaan besar seperti Exxon Mobil, Texaco, BP Amoco dan Royal Dutch/Shell, yang berada dalam kepemilikan Rockefeller dan Rothschild, mulai merancang sistem pengamanan menyeluruh untuk mengamankan penguasaan mereka akan minyak mentah di kawasan teluk. Maka, Arab Saudi yang dikuasai dinasti Ibnu Saud dijadikan sebagai basis dan markas operasi politik-ekonomi-intelijen-militer dari kekuatan-kekuatan korporasi tersebut.

Konsesi yang diberikan Arab Saudi dengan adanya perlindungan militer dari persekutuan negara-negara yang kemudian tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk tersebut adalah, negara-negara barat mendapatkan pasokan minyak mentah dengan harga semurah mungkin. Sebagai konsekwensi dari kerjasama itu, muncullah beberapa perusahaan kontraktor pertahanan negara-negara barat memberi pelatihan militer terhadap angkatan bersenjata Arab Saudi. Beberapa perusahaan tersebut antara lain SAIC, Booz Hamilton, TRW dan Vinnel Corp.

Menariknya lagi, beberap pilot Mesir dan Pakistan kemudian dilatih untuk menerbangkan pesawat tempur AS jenis F-15 untuk melindungi kerajaan Arab Saudi. Sebagai imbalannya, Arab Saudi menjadi sumber penyandang dana bagi operasi-operasi siluman yang dilancarkan oleh badan intelijen Amerika CIA dan badan intelijen Inggris MI-6 maupun badan intelijen Israel Mossad.

Rupanya melalui Chad, sebuah negara di kawasan Afrika, operasi siluman yang melayani hajatan Exxon Mobil, segala sesuatunya dirancang dan dipersiapkan. Termasuk dalam mengontrol dan mengendalikan Libya di bawah kepemimpinan Moamar Qadafi.

Inggris-AS memang mempertaruhkan segalanya di Timur Tengah, karena 66,5 persen cadangan minyak mentahnya memang berada di kawasan tersebut. Dan 42 persen di antaranya, berada di keenam negara Arab di kawan teluk tersebut. Sementara di Arab Saudi sendiri, terdapat 60 ladang minyak dan gas bumi yang menghasilkan 10 juta barel per hari. Inilah yang kemudian dibentuk Dewan Kerjasama Teluk dengan pilar 6 negera Arab tersebut. Dari keenam negara tersebut, kecuali Oman, merupakan negara OPEC(Negara-Negara Pengekspor Minyak).

Bisa dimaklumi jika negara-negara arab tersebut semuanya merupakan negara monarki sehingga para pengusaha minyak yang berada di belakang pemerintah Amerika dan Inggris dengan mudah bisa mengendalikan dan mengaturnya melaui uang suap dan segala bentuk praktek korupsi lainnya sebagai modus operandi.

Terciptanya Dewan Kerjasama Teluk yang disponsori Amerika-Inggris tersebut, pada perkembanganya telah melemahkan negara-negara arab berhaluan nasionalis seperti Lebanon dan Syria. Sementara negara-negara monarki Arab boneka Amerika-Inggris ini justru kian menguat.

Skema ekonomi liberal seperti Foreign Direct Investment lewat perbankan dan perusahaan-perusahaan barat, kemudian menciptakan zona perdagangan bebas di wilayah kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk. Bahkan ada pelabuhan bebas arus masuk barang di Dubai, Uni Emirat Arab.

Dan Bahrain, menjadi basis dan pusat perbankan dari kongsi bisnis negara-negara Arab tersebut. Buruh-buruh murah dari Filipina dan Bangladesh, dengan sengaja didorong  ke negara-negara Dewan Kerjasama Teluk tersebut. Singkat cerita, terbentuklah kemudian pasar bersama dan harmonisasi kebijakan perminyakan keenam negara Arab.

Skema persekutuan strategis Amerika-Inggris dengan keenam negara arab tersebut harus ditelusur melalui skema model penjajahan ala Inggris sejak 1776. Melalui apa yang disebut sebagai British East India Company, Kuwait dijadikan basis dan markas kekuasaan Kerajaan Inggris dalam mengendalikan seluruh kawasan Timur Tengah.

Berarti sejak abad ke-16 Kuwait sudah dipandang Inggris sebagai wilayah yang cukup strategis. Sejak 1917, Inggris mulai memindahkan dukungannya kepada dinasti Ibnu Saud dari Arab Saudi melalui momentum persekutuan untuk mengalahkan dinasti Ottoman dari Turki.

Di sinilah bermula campur tangan pengusaha Inggris Rothschild dengan mendorong pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang mendukung berdirinya tanah air bagi Yahudi di tanah Palestina. Bagi Rothschild, tujuan utamanya bukan mendukung Yahudi, melainkan penguasaannya atas kawasan minyak di Timur Tengah.

Menyusul kekalahan Imperium Ottoman Turki, beberapa negara arab kemudian jatuh ke tangan Inggris seperti Irak, Jordan dan Arab Saudi lewat dinasti Ibnu Saud.

Pada 1922, Arab Saudi mendapatkan kemerdekaan penuh dari Kerajaan Inggris melalui The Treaty of Jeddah. Sejak itu, praktis Arab Saudi menguasai beberapa kawasan di Timur Tengah dengan dukungan sepenuhnya Inggris. Setelah menganeksasi Riyadh, kemudian mencaplok Madina dan Mekkah yang sebelumnya dikuasai dinasti Hashemite.

Melalui perjanjian yang dikenal The San Remo Agreement, kawasan minyak Timur Tengah dibagi antara kedua negara Eropa . Beberapa pengusaha minyak besar Amerika yang berada dalam kepemilikan Rockefeller mulai merajalela seperti Exxon Mobil, Chevron, dan Texaco kemudian bergabung dengan British Petroleum, Royal Dutch/Shell yang berada dalam kepemilikan keluarga Rothschild dan keluarga kerajaan Belanda.

Sementara itu, Iraqi Petroleum Company dan The Iranian Consortium didominasi oleh beberapa perusahaan minyak Eropa, sedangkan Arab Saudi berada dalam cengkeraman beberapa konglomerat minyak Amerika.

Singkat cerita, keenam negara Teluk yang mulai dilepas sepenuhnya sebagai negara merdeka antara 1961 dan 1971, sejatinya merupakan alat monopoli dari dua pengusaha minyak Amerika-Inggris Rockefeller dan Rothschild.

Dan apa yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini, termasuk yang sedang bergolak di Libya dan Bahrain sekarang ini, merupakan bagian dari operasi siluman yang merupakan hajatan kedua pengusaha minyak tersebut.

Israel Inside

Membaca analisis orang ‘luar’ terhadap Israel, mungkin sudah biasa. Mendengar Ahmadinejad berkali-kali menyatakan prediksinya bahwa Israel sebentar lagi akan tumbang, juga sudah biasa. Namun, cukup menarik bila kita membaca analisis orang Israel terhadap negaranya sendiri.  Di dalam Israel, sesungguhnya ada juga segelintir orang yang ‘tercerahkan’ dan bisa menilai dengan jernih kebobrokan ‘negara’ dan pemerintahan Zionis. Mereka menulis, melakukan aksi-aksi perdamaian, dan berorasi di berbagai negeri untuk membangkitkan kesadaran sesama Yahudi dan umat manusia umumnya, supaya berhenti mendukung Zionisme.  Kelompok “Women in Black” misalnya. Mereka secara rutin melakukan aksi berdiri dalam diam dengan mengenakan pakaian hitam-hitam, sambil membawa spanduk-spanduk anti penjajahan Palestina. Tak pelak, mereka dikata-katai ‘pelacur’ dan ‘pengkhianat’ oleh orang-orang Israel.

Apa yang membangkitkan kesadaran orang-orang itu? Tak lain, karena kondisi di dalam negeri Israel memang sangat buruk. Uri Avnery dan Gilad Atzmon adalah dua penulis Israel yang sering menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Zionis. Dalam tulisan berjudul “Why Israel Will Not Attack Iran”, Avnery dengan gaya sarkasmenya menyebut Israel bagaikan anak sekolah yang mengancam “Hold me back, before I break his bones!”

Israel sesumbar akan menyerang Iran, dengan atau tanpa persetujuan AS. Omong besar ini disiarkan tanpa henti oleh media massa di seluruh dunia; memicu berbagai analisis dan talkshow. Di dalam negeri pun, para pemimpin Zionis tak henti-hentinya menyuarakan perang terhadap Iran. Menurut Avnery, Israel sesungguhnya sedang sok-sokan di depan AS, dan berkata, “Gue serang Iran nih… Ayo, coba tahan gue, gue serang nih, sekarang!”

Dalam analisis Avnery, Israel sama sekali tidak mungkin menyerang Iran tanpa persetujuan AS karena memang secara militer, Israel yang disebut-sebut sebagai ‘kekuatan militer terbesar di Timur Tengah’ sangat bergantung pada suplai dari AS. Dengan sederhana, Avnery berupaya ‘menjelaskan’ kepada orang-orang Israel bahwa Iran punya kekuasaan atas sebuah selat ‘sempit’, yaitu Selat Hormuz, yang lebarnya 35 km. Jarak itu sama jauhnya dari Gaza ke Beer Sheva, yang ternyata bisa ‘dilalui’ dengan mudah oleh roket sederhana milik pejuang Palestina.

Begitu pesawat Israel memasuki wilayah udara Iran, selat Hormuz akan segera ditutup dan angkatan laut Iran punya sangat banyak kapal pengangkut rudal untuk menjaga selat itu, jelas Avnery. Belum lagi, penutupan selat Hormuz artinya menghalangi sepertiga suplai minyak dunia dan akan menimbulkan kekacauan ekonomi yang sangat besar di dunia. Dan untuk membuka paksa selat itu, dibutuhkan operasi militer yang sangat mahal; yang akan sangat berat ditanggung oleh AS dan NATO; apalagi oleh Israel. Avnery bahkan menambahkan bahwa bila perang terjadi, “Rudal pun akan menghujani Israel, tidak hanya dari Iran, tetapi juga dari Hizbullah dan mungkin Hamas. Kita tidak punya kekuatan yang cukup untuk mempertahankan kota-kota kita.”

Namun, ancaman Israel untuk menyerang Iran sudah cukup untuk membuat pemerintah  AS kalang-kabut dan mengirim misi untuk membujuk ‘ sang adik’. Komandan Staff Gabungan Militer AS, Gen. Dempsey bahkan menyebut Iran sebagai ‘aktor rasional’, untuk menenangkan Israel agar tidak menyerang Iran (baca tulisan saya sebelumnya).

Lalu, untuk apa Israel sesumbar akan menyerang Iran? Selain untuk menekan AS agar mau menuruti berbagai kehendak Israel, ternyata juga untuk konsumsi politik dalam negeri. Kondisi ekonomi Israel semakin buruk dan memicu demo-demo besar-besaran anti pemerintah. Tidak ada yang lebih mudah untuk mengalihkan perhatian warga dari masalah ekonomi selain adanya ancaman perang. Karena itulah ‘ancaman Iran’ sangat laku dijual. Iran terus-menerus disebut sebagai pembuat bom nuklir yang akan digunakan untuk menghancurkan Israel. Ucapan legendaris Ahmadinejad, “Israel harus dihapus dari muka bumi” adalah mantra yang sangat mempan untuk menimbulkan rasa takut di tengah warga. Itulah sebabnya Avnery dengan sarkasme menutup tulisannya, “Untung ada Ahmadinejad, kalau tidak apa jadinya kita hari ini?”

Sebenarnya, seperti apakah kekacauan ekonomi di Israel? Bukankah berbagai media menyebut Israel sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia? Gilad Atzmon, dalam artikelnya “Israel Economy For Beginners” menjelaskan hal ini. Atzmon mengajukan dengan pertanyaan kritis, “Dari mana Israel memperoleh kekayaannya?”

“Bukankah selain alpukat dan jeruk, kita tidak menjumpai produk Israel?” tulis Atzmon. Israel tidak memproduksi mobil, alat elektronik, dan sangat sedikit membuat barang-barang konsumsi lainnya. Dengan sarkasme, Atzmon menulis, “Di tanah yang mereka rampok dari bangsa asli Palestina, mereka juga tidak menemukan mineral berharga atau minyak.”

Jadi, darimana datangnya kekayaan Israel? Atzmon menyodorkan faka-fakta –dan kebanyakan dari kita sebenarnya sudah tahu—bahwa Israel mendapatkan ‘sedekah’ dari orang-orang kaya Yahudi di seluruh dunia. Dalam artikel lain di Haaretz (koran Israel), disebutkan bahwa ada istilah Ibrani yang menjadi standar nilai moral di kalangan Yahudi, yaitu ‘tzedakah’. Haaretz mengutip seorang peneliti yang menyebutkan bahwa orang-orang kaya Yahudi memiliki keterikatan kekeluargaan yang sangat erat dan menjadikan ‘tzedakah’ sebagai sebuah kewajiban moral.

“Enam dari tujuh konglomerat yang menguasai 50% ekonomi Rusia tahun 1990-an adalah orang Yahudi,” tulis Atzmon, dan banyak pengusaha Yahudi Rusia yang juga memiliki paspor Israel. Tentu saja, sudah banyak diketahui, kebanyakan konglomerat AS juga orang Yahudi.  Dalam artikel di Haaretz itu juga dipaparkan betapa berbagai organisasi sosial, sekolah, dan universitas di Israel sangat menggantungkan diri dari tzedakah.

Selain itu, Israel meraup keuntungan besar dari bisnis pencucian uang. Israel merupakan surga untuk mencuci uang haram yang dilakukan mafia-mafia dan pengusaha kotor. Israel juga mendapatkan uang dari industri berlian. Israel mengimpor berlian mentah dari negara-negara miskin Afrika lalu mengolahnya menjadi perhiasan dan mengekspornya ke berbagai  negara dunia. Mengingat bahwa penambangan berlian banyak mengorbankan rakyat miskin di Afrika, dan bahwa berlian menjadi salah satu pilar utama ekonomi Israel yang merupakan penjajah Palestina, maka berlian produksi Israel sering disebut sebagai ‘blood diamond’ (berlian berdarah).

Parahnya, di pasar, konsumen tidak bisa mendeteksi, mana ‘berlian berdarah’ produk Israel, mana berlian produk negara lain. Tak heran bila LSM-LSM pro-boikot produk Israel menyuarakan protes terkait tidak bisa terdeteksinya negara asal produksi berlian.

Israel juga mendapat uang dari penjualan alat-alat militer (dan sayangnya, Indonesia termasuk pembelinya!), bahkan dari penjualan organ tubuh manusia. Pendek kata, Israel memiliki perekonomian yang maju karena melakukan aktivitas ekonomi yang sangat kotor.

Dan, berita buruknya (atau baiknya?), orang-orang Yahudi kasta rendah di Israel sama sekali tidak menikmati kekayaan itu. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Israel pada saat yang sama justru disertai dengan ketidakadilan sosial. Di Israel, ada 18 keluarga yang mengontrol 60% perusahaan. “Jurang antara si kaya dan si miskin di Israel sangat besar,” tulis Atzmon.

Menariknya, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kaya Zionis di berbagai penjuru dunia lewat aktivitas ekonomi kotornya, membuat Atzmon menyimpulkan, “Kita semua ini adalah bangsa Palestina dan kita memiliki satu musuh yang sama.”

Arab Spring : Bukan Karena Demokrasi, Tetapi Karena Bangkit dari Keterhinaan

Media-media Barat mulai menyebarkan berita bahwa tensi di Mesir sudah menurun. New York Times, media terdepan penyambung lidah kaum Zionis, menurunkan headline, “Protests Lingers as Normal Life in Cairo Begins to Resume” (Protes tetap berjalan seiring dengan mulai kembalinya kehidupan normal di Kairo). Perhatikan bahwa New York Times menggunakan kata ‘linger’ yang juga punya makna ‘hidup segan mati tak mau’ dan memberitakan, “Kerumunan yang menuntut turunnya Mubarak semakin mengecil.” NYT bahkan mengutip pernyataan Omar Suleiman (yang didukung AS untuk memimpin proses transisi) yang sejatinya merendahkan bangsa Mesir sendiri, “[Mesir belum siap berdemokrasi dan tidak akan siap sampai] rakyat di sini memiliki budaya berdemokrasi.”

Headline NYT itu didampingi dengan artikel opini dengan judul provokatif, How Democracy Became Halal (Ketika Demokrasi Menjadi Halal). Isinya, seperti tergambar dari judulnya, menyatakan bahwa sumbangan terbesar peradaban Barat terhadap Islam adalah demokrasi. Sambil bersuara miring terhadap proses demokrasi di Iran, penulis artikel itu memosisikan AS sebagai pihak yang berjasa meningkatkan kesadaran demokrasi di tengah bangsa-bangsa Timur Tengah. Islam digambarkan sebagai agama diktator yang harus belajar berdemokrasi.

Penghinaan. Inilah kata kunci dari gelombang kebangkitan rakyat Timur Tengah, menurut Ayatullah Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Media Barat selama ini berusaha menampilkan analisis-analisis yang membebankan kesalahan kepada kediktatoran Mubarak. Sebagian analis yang agak ‘merdeka’ bisa menemukan bahwa justru Barat-lah sumber kesengsaraan Mesir dan Mubarak hanya boneka [baca dua tulisan saya sebelumnya tentang Tunisia dan Mesir]. Tetapi, dari Iran, muncul analisis yang lebih mendasar. Betul, ekonomi menjadi salah satu pemicu kemarahan rakyat. Tapi pemicu utamanya adalah keterhinaan yang ditimpakan oleh imperialis Barat melalui boneka-bonekanya yang sudah tak bisa lagi ditanggung oleh manusia yang secara fitrah memiliki harga diri dan kehormatan.

Saya tak hendak menganalisis ulang apa isi analisis Ayatullah Khamenei. Saya pikir, sebaiknya kita membaca sendiri apa yang beliau ungkapkan tentang Tunisia dan Mesir (selama ini yang beredar di media Indonesia adalah kutipan-kutipan berantai yang sangat mungkin jauh berbeda dengan apa yang sebenarnya beliau sampaikan). Berikut ini terjemahan lengkap analisis Ayatullah Khamenei tentang Tunisia dan Mesir.

*

Apa yang terjadi di Tunisia dan Mesir adalah sebuah ‘gempa besar’. Seandainya rakyat Mesir, dengan bantuan Tuhan, mampu berhasil maka akan terjadi sebuah situasi dimana AS mengalami kekalahan yang sangat besar dalam politik Timur Tengahnya. Penguasa Mesir tentu saja sangat khawatir menghadapi situasi ini, tetapi yang paling ketakutan sebenarnya adalah para pejabat Israel. Para pejabat Israel tahu persis bahwa seandainya Mesir menarik diri dari persekutuannya dengan Israel dan Mesir menempatkan dirinya dalam posisi yang seharusnya, akan terjadi tragedi politik yang sangat besar bagi Zionis. Inilah yang sebenarnya dulu pernah diprediksikan oleh Imam Khomeini dan yakinlah bahwa prediksi itu akhirnya akan terwujud. Dari sisi inilah maka yang terjadi di Mesir adalah peristiwa yang sangat penting.

Analisis-analisis yang muncul di kalangan internasional berusaha keras agar faktor utama dari peristiwa yang terjadi di Mesir ini diabaikan. Mereka menyebut faktor-faktor ekonomi ataupun non ekonomi, tetapi itu bukanlah faktor utama. Faktor utama dari apa yang terjadi di Tunisia dan Mesir adalah perasaan keterhinaan. Segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah kedua negara itu menyebabkan munculnya perasaan terhina itu. Para penguasa Mesir telah membuat rakyatnya merasa terhina.

Sebelumnya, saya akan menyampaikan dulu apa yang terjadi di Tunisia. Presiden Tunisia yang sudah lari itu memiliki ikatan yang sangat kuat dengan AS. Bahkan kami memiliki beberapa laporan yang menyebutkan bahwa Ben Ali adalah bagian dari CIA. Perhatikanlah betapa ini adalah suatu hal yang sangat berat bagi sebuah bangsa: ketika pemimpin bangsa itu, presidennya, yang secara lahiriah menunjukkan diri sebagai seorang yang sangat sombong kepada rakyatnya sendiri, tapi pada saat yang sama adalah seorang budak resmi dari sebuah lembaga negara lain, yaitu AS. Ben Ali bertahun-tahun berkuasa atas rakyat Tunisia, menerapkan berbagai kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional, juga bertentangan dengan nilai-nilai agama di negara itu. Tunisia adalah sebuah negara muslim dan memiliki sejarah panjang peradaban Islam, serta mewarisi kebudayaan agung Islam, tapi rakyatnya justru tidak bisa pergi ke masjid dengan bebas pada era Ben Ali. Agar bisa pergi ke mesjid, mereka harus memiliki kartu khusus yang hanya dirilis oleh pemerintah. Kartu itu pun tidak diberikan kepada semua rakyat. Ini artinya pembatasan yang sangat ketat bagi rakyat untuk pergi ke mesjid. Jangankan melaksanakan sholat berjamaah, untuk sekedar sholat sendirian pun di masjid dilakukan pembatasan. Pembatasan ini dilakukan secara terang-terangan. Jilbab secara resmi dinyatakan terlarang. Dari sisi ini, sangatlah jelas terlihat bahwa kebangkitan rakyat Tunisia didasari pada semangat kebangkitan Islam. Hal ini juga terlihat dari fenomena ketika para mahasiswi Tunisia langsung mengenakan jilbab ketika pergi ke kampus segera setelah Ben Ali yang pengkhianat itu lari ke luar negeri dan kacaunya kendali pemerintah. Hal ini menunjukkan motivasi keislaman yang sangat kuat. Hal-hal semacam inilah yang berusaha keras disembunyikan oleh para analis Barat.

Motivasi yang lainnya terkait dengan kebangkitan rakyat Tunisia adalah keinginan untuk berlepas diri dari AS dan motivasi ini sungguh sangat penting. AS tidak ingin muncul suara-suara yang menyatakan bahwa alasan kebangkitan rakyat Tunisia –dan berikutnya menjalar ke Mesir—terkait dengan permasalahan ketergantungan kepada AS. Ini adalah hakikat ynag sebenarnya.

Di Tunisia saat ini sudah terjadi perubahan tetapi masih di lapisan permukaan. Ben Ali sudah pergi, akan tetapi kaki tangannya masih bisa bercokol di pemerintahan. Mudanh-mudahan Allah memberi pertolongan kepada rakyat Tunisia agar mereka memahami situasi yang sebenarnya dan jangan sampai musuh melakukan penipuan kepada rakyat Tunisia.

Adapun di Mesir, Mesir adalah sebuah negara yang sangat penting. Mesir adalah negara muslim pertama yang berkenalan dengan budaya Barat. Mesir pulalah yang menjadi negara pertama yang memahami budaya Barat dan memahami berbagai macam cela-nya untuk kemudian mereka melakukan kritik terhadap keburukan-keburukan itu. Jamaluddin Al Afghani, seorang ulama Islami pemberani dan pejuang besar, menemukan bahwa tempat yang tepat untuk melawan Barat dan Eropa adalah di Mesir. Kemudian muridnya, Syekh Muhammad Abduh dan para pejuang Islam lainnya mengikuti jejak Al Afghani. Mesir pulalah kawasan yang melahirkan tokoh-tokoh besar politik dan budaya Islam. Mereka semua adalah pejuang kebebasan. Karena itulah maka sangat layak jika Mesir dulu sempat menjadi pemimpin dunia Arab secara pemikiran maupun politik. Dalam jangka waktu yang cukup lama, negara-negara Arab sangat mengakui kepemimpinan Mesir.

Mesir bersama Suriah adalah negara Arab yang pertama kali berani tampil memasuki medan pertempuran untuk membebaskan rakyat Palestina. Dengan gagah berani Mesir mengirimkan tentara dan rakyatnya, didukung segala fasilitas negara, demi peperangan itu. Walaupun pada akhirnya peperangan itu (tahun 1967 dan 1973) gagal dimenangkan, [namun] inilah fakta sejarah Mesir. Mesir kemudian menjadi tempat bernaungnya pejuang Palestina. Bahkan kaum revolusioner dari negara-negara lainpun ketika membutuhkan perlindungan, mereka akan datang ke Mesir. Bisa dibayangkan, negara yang memiliki sejarah yang membanggakan seperti ini, selama 30 tahun terakhir justru jatuh di bawah kekuasaan seseorang yang malah menjadi musuh dari kebebasan itu sendiri. Dia bukannya memusuhi Zionisme tetapi malah merupakan bagian dan penjamin agenda-agenda Zionisme. Dia malah menjadi budak dari Zionisme. Sebuah negara yang dulunya menjadi pengibar panji perjuangan melawan Zionisme dan menjadi inspirator bagi gerakan perjuangan di seluruh dunia Arab selama 30 tahun terakhir ini, selama 30 tahun terakhir malah menjadi tumpuan harapan dan tameng bagi Israel dalam menjalankan berbagai politik penindasan terhadap Palestina.

Dalam peristiwa Gaza misalnya, seandainya Mubarak tidak membantu Israel, tidak mungkin Israel bisa mengepung Gaza. Orang-orang Palestina di kota Gaza hingga saat ini telah empat tahun berada dalam pengepungan. Dalam peperangan 21 hari [Des 2009-Jan 2010], laki-laki, perempuan, anak-anak Palestina di Gaza dibunuh Israel, rumah-rumah mereka dihancurkan, dan pemerintahan Mubaraklah yang melarang sampainya bantuan kepada warga Gaza. Larangan pemberian bantuan ini bukan hanya diberlakukan kepada rakyat Mesir, melainkan juga diterapkan kepada negara-negara lain yang ingin memberikan bantuan melalui kawasan Mesir. Husni Mubaraklah yang menetapkan pelarangan itu. Situasi seperti inilah yang terjadi di Mesir.

Sangat layak jika rakyat Mesir kemudian marah. Rakyat Mesir marah melihat dukungan total pemerintah mereka kepada Israel, ketaatan luar biasa Mubarak kepada AS. Mereka merasakan keterhinaan dan kerendahan. Inilah yang sebenarnya menjadi faktor utama yang sekarang terjadi di Mesir. Mereka adalah para pejuang Islam, gerakannya pun dimulai dari sholat Jumat dan dari masjid-masjid. Yel-yel yang mereka kumandangkan adalah Allahu Akbar. Rakyat menggelorakan slogan-slogan keagamaan. Dan para aktivis yang menggerakkan demo di Mesir adalah para aktivis Islam. Rakyat Mesir menghendaki terhapusnya kehinaan ini dari diri mereka. Inilah sebenarnya faktor utama. Tapi tentu saja negara-negara Barat tidak membiarkan analisis semacam ini muncul dan menyebar di kalangan masyarakat internasional. Hampir semuanya menunjuk kepada permasalahan ekonomi. Tentu saja, hal ini pun menjadi sebuah realitas. Penghambaan seseorang seperti Mubarak kepada AS terbukti tidak mampu membawa Mesir selangkah pun ke arah kemajuan. 40% dari penduduk Mesir yang berjumlah sekitar 70 juta hidup di bawah garis kemiskinan. Laporan-laporan menyebutkan bahwa ratusan ribu orang (sebenarnya saya mendengar jumlahnya 2-3 juta, tapi yang bisa dipastikan adalah ratusan ribu) di kota Kairo sedemikian miskinnya sehingga terpaksa hidup di kompleks-kompleks pemakaman. Banyak lagi di antara mereka yang menjadi gelandangan. Rakyat memang berhadapan dengan situasi kehidupan yang luar biasa sulit. Penghambaan pemimpin Mesir kepada AS ternyata tidak berbuah dukungan ekonomi dari pemerintah AS kepada bangsa Mesir. Hari ini pun AS tidak akan membantu Mesir. Yakinlah bawah seandainya Husni Mubarak melarikan diri dari Mesir, negara pertama yang menutup pintunya untuk Mubarak adalah AS. Inilah yang juga dilakukan AS kepada Ben Ali dan Muhammad Reza [Pahlevi].

Inilah nasib yang dialami oleh orang yang hatinya tertambat kepada AS dan menunjukkan pertemanan kepada AS. AS itu seperti setan. Dalam doa Sahifah Sajadiah, dikatakan bahwa “ketika sudah menipu manusia, maka setan akan memalingkan mukanya” dan-menurut penafsiran saya- pada saat itu sesunggunnya setan sedang menertawakan dan tidak pernah mempedulikan lagi orang yang ditipunya. Dengan perantaraan orang-orang yang lemah dan hina seperti inilah AS mencoba berusaha mengamankan kepentingan dirinya sendiri.

Tapi hari ini AS betul-betul dalam kondisi terpojok dan yang lebih merasakan situasi sulit saat ini adalah Israel. Mereka sedang berusaha keras untuk mencari jalan keluar bagi peristiwa yang terjadi di Mesir, jalan keluar yang tidak mungkn mereka dapatkan, Mereka berusaha membuat berbagai macam penipuan, seperti berpura-pura menunjukkan dukungan terhadap gerakan rakyat. [Misalnya] sekarang dikabarkan bahwa AS sudah meminta Mubarak untuk mengundurkan diri dan pergi. Keberhasilan politik AS ini tentu saja bergantung kepada rakyat Mesir sendiri.

(Ayatullah Khamenei kemudian melanjutkan khutbahnya dengan bahasa Arab, yang ditujukan kepada muslim berbahasa Arab. Isi khutbah bahasa Arab adalah ringkasan dari khutbah berbahasa Persia, namun ada tambahan kalimat yang khusus ditujukan kepada bangsa Mesir):

Saudara-saudara ini adalah pengalaman kita bersama. Saya sebagai saudara muslim Anda menyampaikan semua ini kepada Anda dengan didasarkan kepada suatu komitmen agama. Perhatikanlah bahwa terompet propaganda musuh akan kembali bersuara. Mereka akan mengatakan bahwa Iran akan melakukan intervensi, ingin mensyiahkan Mesir, ini mengekspor wilayatul faqih ke Mesir, dan berbagai macam tuduhan lainnya. Ini adalah kebohongan yang sudah berlangsung 30 tahun yang tujuannya adalah agar kaum muslimin berpecah-belah dan tidak bisa saling memberikan pertolongan satu sama lain. Slogan-slogan itu diulang-ulang pula oleh para pengikut Barat. [mengutip ayat Quran 6:112] “Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang menipu, tetapi jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan mampu mewujudkannya. Maka tinggalkanlah mereka dengan segala kebohongan mereka.” Meskipun berbagai konspirasi dirancang sedemikian hebatnya oleh musuh, kami tidak akan pernah melepaskan kewajiban yang diletakkan oleh agama Islam di atas pundak kami.

Mencari Motif Sang Dalang dalam Panggung Sandiwara Konflik Suriah

“It is time to act. It is time to give the Syrian opposition the weapons in order to defend themselves. The situation in Syria will not get better until the rest of the world at least gives the arms to the Syrian rebels.”

(Senator AS, McCain dan Liberman, di Kuala Lumpur, 30 Mei 2012)

Tragedi Hawla (Houla Massacre) seolah menggiring rezim Bashar Assad ke ujung tanduk. Melalui mesin-mesin propagandanya, Barat menggiring opini publik untuk menghujat rezim Assad. Assad digambarkan sebagai pemimpin brutal yang tega membunuhi rakyatnya sendiri, bahkan termasuk wanita dan anak-anak. Menyusul kejadian di Hawla, Barat pun segera menarik dubes-dubes mereka dari Turki. Tapi ini tidak aneh. Toh kejadian serupa sudah terjadi berkali-kali. Masih belum hilang dari ingatan betapa negara-negara Barat melemparkan berbagai tuduhan secara masif terhadap Irak, Afghan, Iran, atau Libya. Kecuali di Iran, tujuan Barat tercapai dengan tumbangnya Saddam,  rezim Taliban, dan Qaddafi.

Namun, situasi terasa ‘aneh’ khusus untuk Syria karena dua front yang semula seolah bertentangan, kini justru bergandengan tangan: Israel dan Barat yang anti-Islam fundamentalis dengan kelompok-kelompok Islam puritan, yaitu rezim monarkhi Arab Saudi, Qatar, kelompok-kelompok Al Qaida yang semula beroperasi di Libya, dan bahkan Ikhwanul Muslimin Mesir. Mereka kini berada di front yang sama melawan satu front lain yang selama ini dipuji-puji Barat, yaitu front Islam sekuler. Tujuan mereka serupa: menggulingkan Assad.

Indikasi nyata dari keberpihakan IM Mesir kepada front AS-Israel adalah ketika jubir IM, Mahmoud Ghozlan, menyuarakan seruan yang persis sama dengan Israel, AS, dan Inggris: kirim pasukan internasional ke Syria! Orkestra seruan pengiriman humanitarian intervention ke Syria kini telah menggema ke seluruh dunia, merasuk hingga ke facebook dan blog, menggalang petisi masyarakat internasional.

Jika ditelusuri lebih jauh, pernyataan IM itu tidak muncul tiba-tiba saja. Sejak jauh-jauh hari, IM memang terlibat dalam membiayai dan mendukung tentara oposisi Syria (Free Syrian Army) yang berbasis di Turki, bersama-sama dengan Arab Saudi dan Qatar (Reuters, 6/5/12). Keterlibatan IM pun dimediasi oleh tokoh Arab lainnya, yaitu faksi Hariri di Lebanon (yang selama ini memang anti-Syria). Seymour Hersh menulis, Walid Jumblatt, tokoh dari faksi Hariri, pada tahun 2007 bertemu dengan Wapres AS saat itu, Cheney, di Washington. Jumblatt menyarankan kepada Cheney bahwa jika AS ingin menguasai Syria, yang perlu diajak bekerja sama untuk itu adalah Ikhwanul Muslimin. Dalam artikelnya itu Hersh memaparkan lebih lanjut bahwa skenario AS, Saudi, Qatar, dengan memanfaatkan IM, untuk membentuk kelompok oposisi di Syria (termasuk membiayai dan mempersenjatainya, dan mengirim pasukan bantuan) sudah dimulai sejak 2007. Hersh adalah jurnalis yang sering berhasil mengorek informasi dari dalam Gedung Putih. Dia pula yang dulu membongkar operasi rahasia Gedung Putih untuk menggulingkan rezim Teheran dengan menggelontorkan dana sebesar 400 juta dollar.

Debkafile (14/82011) juga melaporkan bahwa NATO  tengah merekrut ribuan sukarelawan muslim dari negara-negara Timur Tengah untuk ikut bertempur bersama pemberontak Syria. Turki akan menjadi tuan rumah dari para ‘pejuang’ ini, melatihnya, dan menyusupkannya ke Syria.

Kembali ke tragedi Hawla, mungkin banyak pihak masih ‘tertipu’oleh propaganda yang menuduh rezim Assad pelakunya. Untuk menganalisis sebuah peristiwa, kita tidak bisa berhenti pada fakta yang disodorkan oleh media. Apalagi media mainstream yang dimiliki oleh orang-orang Zionis, dan sudah terbukti berkali-kali melakukan kebohongan demi menggolkan agenda AS, Israel,  dan sekutunya. Contoh nyatanya, betapa dulu media mainstream dengan gencar menyebarluaskan informasi bahwa di Irak ada senjata pembunuh massal. Opini dunia digiring untuk menyetujui serangan AS ke Irak. Bertahun-tahun kemudian akhirnya terbukti bahwa semua itu bohong belaka, tidak ada senjata pembunuh massal yang dituduhkan itu.

Ketika dipusingkan oleh berita simpang siur, kita sebenarnya punya alat untuk mendeteksi mana berita yang benar, mana berita yang bohong, yaitu: akal dan logika. Gunakan akal dan logika untuk menelusuri berbagai motif pihak-pihak yang bertikai, dan kesimpulan bisa diambil dengan mudah. Motif sangat penting untuk menemukan siapa pelaku pembunuhan.

Jadi mari kita cari motifnya. Siapapun pelaku pembantaian Hawla, apa motifnya? Siapa yang diuntungkan?

1. Kalau benar Assad adalah pembunuh sadis yang tega membunuhi rakyat sendiri, tentulah yang dibunuhnya adalah orang-orang yang anti dengan pemerintahannya. Kasus serupa terjadi di Irak, dulu Saddam Husein tega membunuh penduduk Syiah di kota Dujail tahun 1982, yang dicurigai Saddam hendak berusaha melakukan kudeta. Tapi, anehnya, korban tragedi Hawla adalah orang-orang Alawi (salah satu sekte Syiah) yang justru pro-Assad. Buat apa Assad melakukan hal itu? Dari sisi ini, sulit dicari motif Assad untuk melakukan pembantaian Hawla, kecuali bila kita mau menerima asumsi bahwa Assad adalah pemimpin yang gila.
2. Hanya sehari sebelum tragedi Hawla, justru Sekjen PBB menyurati DK PBB, menginformasikan bahwa aksi-aksi teror yang melanda Syria dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris yang mapan, dengan indikasi bahwa bom-bom yang digunakan sangat canggih.  Ketika Sekjen PBB sudah ‘berpihak’ padanya, buat apa Assad melakukan aksi yang semakin memperburuk citranya?
3. Korban di Hawla dibunuh dengan cara-cara non-militer: ditusuk, digorok, ditembak dari jarak dekat. Ini cara-cara khas pembunuhan yang dilakukan oleh teroris Al Qaida di Afghanistan (contoh, kejadian pembunuhan massal di desa Mazhar Sharif yang Syiah). Bila benar militer Syria yang melakukan, tentulah ‘gaya’ pembunuhannya tidak demikian. Inilah yang dikatakan oleh Jubri Menlu Syria, “This is not the hallmark of the heroic Syrian army.”Lagi-lagi perlu dicatat,  Syria adalah sebuah negara sekuler, dan selama ini berhubungan dekat dengan Barat; dan militernya dilatih dengan gaya militer Barat, bukan ala teroris gurun pasir seperti kelompok Al Qaida.
4. Selama ini Barat menentang rezim-rezim yang dianggapnya fundamentalis dan mendukung rezim-rezim sekuler. Misalnya, Barat menentang Iran dan Hezbollah Lebanon. Dengan alasan bahwa Taliban adalah fundamentalis yang keji, rezim Taliban ditumbangkan dan orang-orang Al Qaida dikejar-kejar dengan operasi militer tingkat tinggi selama lebih dari 10 tahun. Lalu, mengapa kini rezim Assad yang jelas-jelas sekuler juga dianggap perlu digulingkan?

Rezim Assad didukung oleh Partai Ba’ath yang didirikan tahun 1910 di Damascus oleh tokoh Kristen, Michel Alfaq.  Assad memang seorang Alawi, namun bila dilihat dari gaya hidupnya, itu hanya ‘mazhab turunan’ semata. Pandangan hidup dan politik Assad sebenarnya sejalan dengan konsep Barat soal sekularisme. Seharusnya, Assad didukung oleh Barat. Namun, karena Assad berkeras tidak mau berdamai dengan Israel, seorang sekuler macam Assad pun disamakan dengan fundamentalis. Isu Sunni-Syiah, tiba-tiba mengemuka di negeri Arab yang sekuler ini.

Karena itu, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa bukan agama dan mazhab yang jadi poin bagi AS. AS tidak peduli siapa yang memerintah, mau fundamentalis, mau sekuler, yang penting mau tunduk kepada kemauan AS. Dan yang bodoh tentu saja rezim-rezim dan organisasi-organisasi Islam yang mau dibiayai Barat untuk maju ke medan perang, membunuhi saudara-saudara sesama muslim dengan menggunakan sentimen mazhab.

Kembali pada motif. Kita tidak bisa menemukan motif yang meyakinkan, jika Assad pelaku pembantaian Hawla. Tapi, motif itu dengan mudah kita temukan, jika pelakunya adalah tentara pemberontak Syria (yang sebagiannya bukan orang Syria, tetapi pasukan impor, seperti sudah saya singgung di atas) dengan backing AS-Israel. Motif pemberontak Syria dengan melihat indikasi kekejaman cara-cara pembunuhan yang dilakukan, adalah sentimen mazhab (kebencian Wahabi kepada Syiah) yang sebenarnya juga hasil rekayasa AS-Israel. Juga, jelas, mereka menginginkan kekuasaan jika Assad terguling.

Sementara motif AS-Israel lebih jelas lagi. Mengapa mereka begitu ingin ‘membela’ rakyat Syria yang konon diperintah secara diktator oleh Assad, tapi mengabaikan penderitaan bangsa Palestina yang selama 64 tahun dijajah dan ditindas Israel? Pastinya, mereka bukan membela rakyat Syria. Mereka ingin menguasai negeri-negeri kaya minyak, sehingga rezim-rezim ‘pembangkang’ harus disingkirkan. Motif Barat dalam mendukung aksi pembunuhan massal di Hawla, jelas Prof. Chossudovsky dalam analisisnya di Global Research, adalah demi menggalang dukungan internasional untuk pengiriman pasukan perang ke Syria (di bawah bendera ‘humanitarian intervention’).

Dan setelah Syria ditaklukkan, menurut Ali Wasif dari the Society for International Reforms and Research, modus konflik serupa akan kembali dilancarkan AS dan sekutunya di kawasan lain di Timur Tengah. Hal senada juga dikemukakan Dr. Kiyul Chung dari the 4th Media (Beijing). Menurutnya, bila Syria jatuh, konflik akan menyebar ke berbagai negara, tidak hanya di Timur Tengah dan Afrika. Dr. Chung menulis, “Para gangster abad 21 ini tidak akan berhenti setelah Libya, Syria, dan Iran. Mereka akan mencari target-target lainnya, terutama kawasan kaya minyak.”

Tak heran bila analis politik Tony Cartalucci memperingatkan dunia Arab agar tidak tertipu frasa ‘musuhnya musuh adalah teman kita’, karena ‘musuh’ yang ada adalah hasil pengkondisian dari para arsitek perang (AS dan sekutunya). Menurut Cartalucci, Sunni dan Syiah, bahkan seluruh umat manusia dari berbagai agama dan ras, sesungguhnya memiliki satu musuh yang sama, yaitu imperialisme Anglo-Amerika (Barat). Barat-lah yang selama berabad-abad telah melakukan kejahatan yang sama: memecah-belah, mengadu-domba antara etnis, agama, dan mazhab, lalu menghancurkan dan menaklukkan bangsa-bangsa di dunia.

Dan kita, bangsa Indonesia, perlu mengambil pelajaran dari sini. Imperialisme Anglo-America yang saat ini tengah mengobok-obok Syria dan dunia Arab, juga memandangIndonesia sebagai salah satu target untuk dipecah-pecah menjadi negara-negara kecil agar kekayaan alamnya semakin mudah dieksploitasi. Bangsa ini perlu melatih kecerdasan berpikir. Kemampuan melihat mana yang kawan, mana lawan; mana propaganda jahat, mana berita jujur, sangat menentukan nasib kita di masa yang akan datang.