Akan Terlihat Jelas Siapa yang Otoriter Siapa yang Revolusioner?

Sering saya temukan, ketika saya (atau orang lain) menulis “Barat ada di balik konflik negara X”, muncul bantahan seperti ini “Jangan nyalah-nyalahin Barat! Itu kan salah warga negara X sendiri karena..bla..bla..” atau “Anda ini pakai teori konspirasi!” atau kecaman senada dengan berbagai model. Saya sungguh heran, di zaman internet begini, masih juga banyak yang belum paham bahwa dunia sudah jauh berubah. Tidak ada konflik yang berdiri sendiri di era globalisasi ini.

Tentu saja, yang dimaksud ‘Barat’ adalah politisi, korporasi, media mainstream yang memang sangat krusial perannya dalam konflik. Jadi, sangat tidak setara (not apple-to-apple; qiyas ma’al faariq) bila kita bilang Barat itu ‘baik’ hanya dengan bukti betapa baiknya rakyatnya (civil society) mengurusi para pengungsi. Ya, secara kemanusiaan, sangat mungkin civil society di Barat sangat humanis dan baik hati. Tapi kita sedang bicara soal politik internasional, soal siapa yang mendalangi perang.

Buku-buku sudah banyak ditulis juga oleh orang Barat sendiri, betapa memang tangan-tangan Barat berlumuran darah di berbagai konflik, mulai dari Asia hingga Afrika, dan bahkan Eropa (misal, Ukraina). Contoh konkritnya, Suriah. Seharusnya dengan cepat bisa ditangkap ada bau amis di balik konflik ini: para jihadis itu datang dari berbagai penjuru dunia, bukan orang Suriah asli. Website SOHR (Syrian Observatory for Human Rights – ini lembaga sangat anti-Assad) menyebutkan bahwa 90% petempur dari pihak “Rezim” adalah rakyat Suriah asli. Sebaliknya, 70% petempur dari pihak pemberontak adalah orang-orang asing/bukan warga Suriah.

Tak heran bila Assad berkata, “Apakah pantas konflik ini disebut sebagai “Revolusi” sementara kita tahu para pemberontak mayoritasnya bukanlah rakyat Suriah, melainkan para milisi asing yang berasal dari lebih 83 negara dan mendapat support senjata dan finansial dari luar. Revolusi biasanya dilakukan oleh rakyat, bukan oleh para militan asing yang datang memberontak melawan rakyat,”

Maaf ya, jihadis itu digaji ratusan hingga ribuan dollar, bro.. nggak gratisan. Senjata dan bom juga harus dibeli. Yang namanya perang itu mahal sekali, amat mahal. Jadi, sudah pasti ada yang mendanai. Ga mungkin gratisan lillahi ta’ala. Lalu, siapa donaturnya? Gampang sekali, lihat siapa yang bersikukuh menginginkan pergantian rezim di sebuah negara?

Contohnya, Libya, yang katanya juga jihad menggulingkan Qaddafi (padahal, hanya segelintir kelompok yang “berjihad” lalu minta bantuan NATO). Libya dulu adalah negara negara paling makmur se-Afrika (mobil aja dikasih gratis, apalagi yang lain, kesehatan, pendidikan, dll). Setelah Qaddafi tumbang, siapa yang menguasai proyek-proyek infrakstruktur (membangun kembali apa-apa yang sudah hancur dibom NATO dan jihadis)? Siapa yang rame-rame mengeksplorasi minyak di sana? Siapa yang lebih dulu salaman dengan para jihadis? Tak lain tak bukan, Hillary Clinton. Googling saja. Lalu, ente masih bilang, “Ini semua gara-gara rakyat Libya yang bodoh, berantem satu sama lain, ga ada urusannya dengan Barat”?!

U.S. Secretary of State Hillary Clinton (C) gestures with Libyan soldiers upon her departure from Tripoli in Libya October 18, 2011.
REUTERS/Kevin Lamarque (LIBYA – Tags: POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY MILITARY) – RTR2ST1X

Hillary Clinton bersama pasukan pemberontak Libya (Okt 2011; Qaddafi tewas 20 Okt 2011)

Senator McCain bersama pasukan pemberontak Libya

Terakhir, bagaimana dengan Iran? Dalam beberapa tulisan, Iran disalahkan dengan logika: kalau Iran-Syiah tidak bantu Assad-Syiah, tentu sekarang jihadis sudah menang dan khilafah Islam sudah tegak, tidak ada lagi pengungsi. Plis deh stop mikir sektarian yang -maaf- kampungan sekali ini. Banyak pengamat sudah berbusa-busa nulis soal geopolitik, situ masih juga berargumen ala abad pertengahan. Gini nih cara melihatnya, yang agak sohisticated: Iran dan Hizbullah membantu Suriah karena memang sangat terkait dengan keamanan mereka sendiri. Bila Suriah tumbang dan dikuasai rezim boneka Barat (seperti terjadi di Libya), Hizbullah akan sangat terancam (Israel akan mudah kembali mencaplok Lebanon). Bila Suriah tumbang, serangan ke Iran pun semakin “mudah” karena praktis Iran sudah dikepung basis militer AS (lihat peta). Belum lagi faktor Palestina (tapi terlalu panjang kalau dibahas di sini). Dan yang pasti, Iran dan Hizbullah masuk ke medan perang setelah Assad kepepet, jauh beda dengan AS, Inggris, Perancis, Saudi, Qatar, dan Turki yang sejak awal sudah membacking pasukan oposisi sekuler maupun jihadis.

Foto: tanda bintang di peta menunjukkan keberadaan pangkalan militer AS.

Melihat konflik itu harus lihat big picture-nya, jangan sepotong kecil di peta lalu menggeneralisasi. Poin saya adalah: bahwa sekarang “Barat” membantu para pengungsi Suriah, patut diapresiasi, tapi jangan lupakan bahwa yang terpenting -HARUS- dilakukan para pemimpin Barat supaya tidak ada lagi pengungsi adalah menghentikan support mereka (termasuk memaksa sekutu-sekutu mereka, Arab dan Turki agar juga berhenti menyuplai dana dan sejata) kepada para jihadis agar perang bisa berhenti

Propaganda Jahat Menghantam Syria

Masih ingat kasus Nariyah? Itu adalah seorang wanita yang mengaku sebagai perawat Kuwait yang bersaksi bahwa tentara Irak melempar keluar 312 bayi dari inkubatornya hingga tewas setelah pasukan Irak menginvasi Kuwait tahun 1991.

Media massa Amerika menayangkan kesaksian tersebut selama berbulan-bulan, mengakibatkan publik Amerika marah kepada pemerintahan Saddam Hussein di Irak dan merestui tentara Amerika melakukan serangan terhadap Irak hingga berkobar Perang Teluk I yang menewaskan puluhan ribu warga Irak.

Namun kemudian terbongkar kebenaran bahwa Nariyah adalah seorang perawat palsu. Ia tidak pernah berada di Kuwait saat terjadi serangan Irak. Ia bukan perawat dan ia adalah putri dari dubes Kuwait di Amerika, Saud bin Nasir Al-Sabah. Saat kebenaran itu terkuak, kehancuran telah terjadi di Irak. Dan kini propaganda palsu yang sama tengah dilancarkan Amerika dan sekutu-sekutunya atas Syria.

Pertama kasus anak-anak Daraa. Pada awal terjadinya kerusuhan di Syria bulan Maret 2011, media massa barat dan “underbow”-nya di berbagai belahan bumi termasuk di Indonesia, gencar memberitakan kisah tentang beberapa pelajar dari kota Daraa yang menulis di tembok bangunan tulisan yang berbunyi “Rakyat menginginkan pemerintahan jatuh”. Akibat tulisan tersebut mereka ditangkap oleh aparat keamanan dan disiksa dengan berbagai cara, termasuk dengan mencabut kuku-kuku mereka. Setelah dua tahun, tidak pernah diketahui di mana anak-anak itu sekarang, termasuk wajah dan identitas mereka, termasuk tidak diketahui siapa yang pertama kali menuliskan cerita ini. Anak-anak itu bagaikan cerita hantu.

Kedua kasus kematian Hamza Alkhatib, seorang remaja yang tewas dimutilasi di Daraa pada awal kerusuhan. Cerita yang beredar adalah bahwa ketika mulai terjadi kerusuhan, tentara membunuhnya dan menyembunyikan mayatnya selama beberapa hari. Kemudian mereka menyerahkan mayat yang telah termutilasi ini kepada keluarganya sehingga menimbulkan kemarahan warga yang berakibat kerusuhan yang semakin meluas. Cerita ini tentu saja sangat tidak rasional. Kalau tentara benar-benar membunuhnya, mengapa mereka harus memutilasinya dan menyembunyikan mayatnya selama beberapa hari dan kemudian menyerahkan kepada keluarganya saat kondisi tengah rusuh? Cerita tersebut juga tidak sejalan dengan fakta bahwa orang tua Hamza telah bertemu dengan Presiden Bashar al Assad dan kemudian berkata, “Saya tidak akan mengijinkan siapapun memanfaatkan kematian anak saya. Saya tidak percaya tentara telah membunuhnya, dan Presiden telah menjanjikan penyidikan atas kasus ini.”

Ketiga kasus kematian bayi dalam inkubator di Hama. Ceritanya  berbeda sedikit saja dengan kasus Nariyah, yaitu tentara Syria memasuki rumah sakit kemudian mematikan lampu penghangat inkubator sehingga menewaskan bayi-bayi di dalamnya. Cerita ini beredar seiring beredarnya sebuah foto di dunia maya yang ternyata diambil dari Alexandria, Mesir. Tidak ada seorang saksi pun yang membenarkan kebenaran foto tersebut dan tidak ada satu keluarga pun di Syria yang mengakui bayinya meninggal di dalam inkubator. Setidaknya dalam kasus Nariyah terdapat seorang saksi, meski kemudian terbukti sebagai saksi palsu, yaitu Nariyah si putri duta besar.

Keempat adalah kasus blogger lesbian bernama Amina Arraf. Cerita yang beredar adalah seorang blogger lesbian Syria bernama Amina Arraff ditangkap polisi Syria karena memposting tulisan-tulisan anti pemerintah. Ia disiksa dalam penjara dan ceritanya beredar di Facebook hingga menarik pengikut lebih dari 220 ribu orang “facebooker” di seluruh dunia. Cerita tersebut bahkan mendapat tempat di media-media mapan seperti BBC, CNN, The Guardians, FOX dan lain-lain. Namun ternyata cerita tersebut hanya ilusi seorang laki-laki Amerika yang bosan dengan hidupnya dan berusaha mendapatkan kesenangan instan melalui media sosial.

Kelima adalah pembantaian Zainab Al-Hosni, seorang wanita dari kota Homs. Cerita yang beredar bersama video yang diunggah di YouTube adalah mayat Zainab yang ditemukan dengan tubuhnya yang telah dimutilasi. Pengambil gambar video terdengar meneriakkan kata-kata sumpah serapah kepada satu golongan etnis tertentu yang dianggapnya sebagai pembantai Zainab. Namun kemudian terungkap bahwa Zainab masih hidup. Dengan KTP yang sama dengan identitas Zainab Al-Hosni yang dinyatakan sebagai korban pembantaian, Zainab asli mengaku dalam wawancara dengan televisi Syria bahwa dirinya telah lari dari keluarganya karena alasan pribadi. Hingga saat ini tidak diketahui identitas sebenarnya dari mayat termutilasi yang beredar di YouTube serta orang yang mengambil gambar dan meng-up-load-nya ke YouTube.

REF:
“Syria: Top Five Propoganda Stories”; thetruthseeker.co.uk; 6 April 2013

Belajar dari Solidaritas "Utmani" Turki untuk Muslim Sedunia

Tayeb Erdogan

Keberanian pemerintah Turki menganulir manuver (latihan) militer udara bersama di wilayah mereka yang akan diikuti oleh pesawat udara Israel dan Amerika memiliki dua sisi penting. Pertama, ini memiliki hubungan sikap Turki yang geram terhadap agresi Israel brutal ke Jalur Gaza awal tahun ini dan penggerebekan Israel ke masjid Al-Aqsha. Kedua, terkait dengan persiapan Israel Amerika menerapkan sanksi ekonomi terhadap Iran sebagai awal mula serangan udara menghancurkan program nuklir Iran.

PM Turki, Rajab Tayeb Erdogan memperkuat dukungan pribadinya terhadap hak Arab dan Islam di Palestina terjajah dan memalingkan diri dari Eropa yang menutup pintunya secara menghina bagi negeri Utsmani (Othoman) untuk bergabung dalam Uni Eropa.

Pemimpin Turki ini, yang mengecam keras pembantaian Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza dan pernah walkout dari sidang Gabungan Negara Davos sebagai reaksi atas kedustaan Presiden Israel, Simon Perez, tidak ingin pesawat militer yang merobek jasad anak-anak Palestina terbang di udara Turki.

Erdogan ingin berpesan kepada Israel dan Amerika, bahwa Turki sudah berubah cepat dan berpihak serta membela Arab Islam yang pernah dijauhkan oleh Kamal Attaturk yang menjilat Eropa. Erdogan bukan merampas kekuasaan pemerintahan negerinya melalui kudeta militer atau dengan dukungan dana dan militer Amerika seperti sebagian besar pemimpin dunia Islam, Arab khususnya. Namun ia menjadi PM melalui kotak pemilihan umum legislative yang bersih dan selalu menjadikan hukum sebagai panglimanya. Ia mendukung opini publik Turki yang mengecam kejahatan Israel. Namun ia memaafkan dosa negara-negara sosialis yang pernah memusuhinya.

***

Partai penguasa, Partai Keadilan dan Pembangunan memberikan pengalaman ekonomi yang patut ditiru. GNP (pendapatan bruto)nya pertahun mencapai 900 milyar dolar (sesuai perkiraan tahun 2008) telah mengantarkan Turki pada urutan 17 negara terbaik dalam pertumbuhan ekonominya, padahal Turki bukan negara minyak. Nilai ekspornya (bidang industri dan pertanian) mencapai 140 triliun dolar, urutan ke 32 tingkat dunia.

Capaian spektakuler ini mendorong Erdogan berani “bicara” kepada Ehud Olmet, PM Israel, dan Tzipi Livni Menlu Israel kala agresi Israel berlangsung bahwa dirinya adalah pimpinan keturunan dinasti Utsmani dan tindakan Israel di Jalur Gaza adalah titik hitam dalam sejarah kemanusiaan yang tidak akan dibiarkan. “Israel akan tenggelam dalam air mata bocah-bocah, wanita dan kaum terzalimi korban pembantaian ini”.

Sikap pahlawan yang tidak dilakukan elit Arab inilah yang menjadikan ribuan warga Turki menyambut pimpinan mereka yang tidak takut menghadapi Perez di Davos ketika ia datang di bandara Istanbul.

Langkah Turki ini bukan taktik. Sebab pemerintah Erdogan memperkuat hubungannya dengan Suriah dan Iran, dan presiden Turki Abdullah Goul menggagalkan kunjungan resminya ke Israel.

Kunjungan Erdogan dalam pekan ini ke Iran juga akan membawa misi bahwa Turki tidak akan ikut dalam embargo ekonomi terhadap negeri para Mullah ini.

***

Yang menyakitkan, sikap Turki yang mengagumkan ini justru terjadi di tengah kondisi “mati” Arab dalam semua levelnya, bahkan mereka ikut dalam poros Arab (moderat) – Israel melawan Iran.

Lebih menyakitkan lagi ini terjadi pada saat Otoritas Palestina di Ramallah berani menarik dukungan votingnya terhadap laporan Goldstone di Dewan HAM Internasioal PBB di Jenewa yang menuding Israel melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan di Jalur Gaza.

Bangsa-bangsa dunia menudukung pemimpinnya yang menjaga kehormatan, mewujudkan kebebasan, kebangkitan ekonomi, politik dan militer, melawan kezaliman. Inilah yang menafsirkan kenapa rakyat Turki mendukung pimpinan mereka sekarang melalui proses demokrasi yang bersih. Bahkan bukan hanya di kalangan Turki, Erdogan memiliki tempat istimewa di hati seluruh bangsa Arab dan kaum muslimin karena keberanian sikapnya menghadapi sikap Israel.

HAMAS berbeda dengan ISIS: Jauh Panggang dari Api

Parade militer mujahidin HAMAS

Perang Israel-Gaza masih menyimpan bara api yang bisa membakar, kapan saja. Setelah secara membabi buta tentara Israel membantai lebih dari 1900an orang warga Gaza sebagai korban, dan upaya gencatan senjata yang terus dilakukan, muncul isu tidak sedap yang mengeliminir peran heroik pejuang Gaza, khususnya Hamas, yang selama satu bulan lebih melakukan pertahanan dan pembalasan serangan Zionis Israel.

Isu itu datang di tengah keprihatinan mendalam atas sikap diam mayoritas negara dunia, khususnya negara Arab atas tragedi kemanusiaan di era modern yang menimpa saudara-saudara mereka di Jalur Gaza, Palestina. Juga, di antara hiruk pikuk pro dan kontra terhadap terorisme negara yang dilakukan Israel atas warga sipil di Jalur Gaza, yang telah diblokade selama 7 tahun. Isu yang menyembul di antara kedukaan, kesedihan, keprihatinan itu adalah apa yang dilansir sejumlah media massa Mesir, dan juga laman sosial media, yang menyebutkan bahwa Hamas adalah ISIS, sama-sama teroris yang harus dibasmi.

Ucapan ini, awalnya dikeluarkan oleh PM Israel Benjamin Netanyahu yang kerap mengeluarkan kecamannya terhadap gerakan perjuangan Palestina. Setelah serangan udara, darat dan laut dengan menggunakan ribuan ton bom yang dijatuhkan atas Jalur Gaza, pejuang Gaza baik Al-Qassam maupun elemen pejuang lain seperti Saraya Al-Quds dan lainnya, ternyata tetap berdiri melakukan serangan balasan. Wajar, Netanyahu sebagai Zionis radikal, enteng menyatakan: “Hamas sama dengan ISIS. Semuanya teroris yang harus dibasmi.”

Di sisi lain, isu Zionis itu juga dimanfaatkan oleh banyak kepentingan. Media massa Mesir melansir sejumlah pandangan yang juga menyamakan Hamas dengan ISIS, organisasi bersenjata yang sedang naik daun karena aksi militernya di Irak dan Suriah. Beberapa pekan lalu, media massa juga melansir foto sejumlah aktivis bersenjata ISIS yang mengangkat spanduk soal keberadaan mereka di Jalur Gaza. Apakah Hamas sama dengan ISIS?

Berikut beberapa perbedaan antara Hamas dan ISIS :

1. Hamas berafiliasi dengan Organisasi Ikhwanul Muslimin yang dalam referensi pergerakannya yang pengakuan banyak pemuka Islam di berbagai negara, adalah organisasi yang mempunyai pemahaman Islam moderat. Sedangkan ISIS berafiliasi dengan organisasi yang sangat berbeda, lebih dekat dengan organisasi Al Qaeda yang cenderung radikal dan menggunakan senjata.
2. Hamas sama sekali tidak memiliki tradisi mengkafirkan pihak lain, tidak berperang berdasarkan sentimen paham aliran, dan tidak mudah menuduh orang dengan istilah keluar dari Islam. Semua itu tidak pernah dinyatakan dalam pernyataan Hamas. Sementara ISIS, banyak menggunakan doktrin pengkafiran, atau cepat mengklaim pihak lain bersalah dan menuduh bahwa pihak lain yang tidak sejalan dengan pandangannya dengan kafir.
3. Hamas adalah gerakan komprehensif yang menyentuh sisi politik, sosial, ekonomi, perlawanan bersenjata, sehingga misi perjuangannya tidak hanya diwarnai oleh militer. Sedangkan ISIS adalah organisasi bersenjata yang sarana atau pola perjuangannya adalah hanya militer atau senjata.
4. Hamas memulai perjuangan Islamnya dengan memperbaiki masyarakat, mempersiapkan lembaga dan piranti yang dibutuhkan syariah, membangun sistem peradilan syariah, sebelum berpindah pada fase penerapan hukum syariat dan menegakkan hukum hudud. Sedangkan ISIS memulai perjuangan penegakan Islam justru dengan cara memberlakukan hukum hudud di masyarakat, meskipun sistem pengadilannya belum terbentuk dengan baik. Hamas tidak segera menerapkan hukum syariat Islam untuk menggantikan undang-undang tapi lebih cenderung menempuh pola bertahap dalam menerapkan syariat.
5. Dalam hal politik, Hamas lebih memilih jalur demokrasi . Dan Hamas sebenarnya adalah pemerintahan terpilih. Hamas merupakan satu dari dua partai politik utama Gaza, di samping Fatah, yang saat ini pemimpin Otoritas Palestina. Tahun 2006, Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina, meskipun AS telah memasukkan Hamas pada tahun 1997 sebagai organisasi teroris versi AS. Setahun kemudian, pemimpin Fatah memimpin kudeta terhadap Hamas dan berlakulah efektif pembagian pemerintahan Palestina antara Tepi Barat dan Gaza.Sedangkan ISIS, sama sekali jauh dari jalur demokrasi ataupun partai, apalagi terlibat dalam proses pemilu. ISIS lahir dari sisa-sisa invasi AS ke Irak saat menggulingkan Saddam Hussein. ISIS atau Tauhid wa Al-Jihad, atau juga ISI (Islamic State in Iraq) dahulunya, adalah gerakan yang sejak awal masuk dalam konflik sesama saudara. AS menyatakan cikal bakal ISIS sebagai organisasi teroris pada tahun 2004. Terhadap pemilu yang merupakan bagian dari demokrasi, ISIS sangat jauh, sebab pandangan mereka menyebutkan bahwa demokrasi adalah syirik kepada Allah dan berlawanan dengan tauhid, karena dipandang telah mencabut hak Allah sebagai penentu hukum dan pemerintahan, dan memberikannya pada manusia.

Pasukan organisasi ISIS. (alarabiya.net)

6. Hamas tidak mempunyai musuh yang terus menerus menyibukkannya kecuali Zionis Israel. Hamas berkepentingan untuk melawan pihak lain kecuali Zionis Israel. Sedangkan ISIS menganggap kelompok Syiah adalah musuh utama, bahkan beberapa pernyataan tokohnya dan aksi-aksinya muncul anggapan seolah Syiah lebih berbahaya ketimbang Zionis dan Amerika. Selain terlibat dalam konflik dengan Syiah, ISIS telah menguasai asset beberapa kota di Irak yang telah mereka kendalikan. Beberapa waktu lalu, ISIS memaksa ribuan orang agama minoritas untuk meninggalkan rumah setelah mengumumkan akan menghilangkan seluruh agama minoritas Yazidi di kota Irak utara, Sinjar. Sangat berbeda dengan Hamas yang hidup bersama dengan rakyat Gaza dan bersama-sama berkontribusi untuk memajukan Gaza, yang juga memiliki penduduk non Muslim.
7. Sejarah perjuangan Hamas membuktikan Hamas sebagai organisasi yang memiliki keistimewaan dalam soal fleksibilitas dan kompromi dengan pihak lain. Hamas juga memiliki hubungan luar negeri, khususnya dengan negara-negara regional, yang diagendakan agar pemikiran-pemikirannya bisa sampai ke lapisan masyarakat luas. Berbeda dengan ISIS yang cenderung jumud, statis, kaku, intoleran dalam berinteraksi dengan pihak lain.
8. Hamas fokus pada kemerdekaan seluruh Palestina, terutama Al-Aqsha (Jerusalem) tempat berdirinya Masjid Al-Aqsha sebagai kiblat pertama umat Islam. Dan karenanya, Hamas tak memiliki pemikiran membentuk khilafah Islamiyah sebagai pusat pemerintahan Islam dunia. Berbeda dengan ISIS yang sudah mendeklarasikan Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai khalifah bagi seluruh umat Islam. Dan itu juga penyebab ISIS dan Hamas memang tidak sejalan, bahkan ISIS cenderung menjauhi Hamas.
9. Dalam situasi diblokade selama lebih dari 7 tahun, Hamas di Jalur Gaza menjalin hubungan baik dengan berbagai negara, termasuk dengan Suriah dan Iran. Ini merupakan langkah pragmatis yang harus dilakukan Hamas, mengingat dunia Arab Sunni cenderung tidak banyak bergerak secara konkret atas pendudukan Zionis atas Palestina. Berulang kali agresi Israel atas Gaza, boleh dikatakan Hizbullah Libanon yang ditopang Iran, mempunyai peran sendiri dalam membantu pertahanan dan perlawanan Gaza. Sejumlah informasi malah menyebut, bahwa modifikasi rudal Hamas dan Jihad Islami, hingga pesawat tanpa awak bernama “Ababil” yang baru ditampilkan beberapa pekan lalu, juga terlahir atas kerja sama Iran dan Hamas.Di sinilah perbedaan jelas antara Hamas dan ISIS. Karena sikapnya yang terbuka, Hamas menemukan sekutu dalam pemerintahan lainnya. Pemerintah di Qatar, Suriah, Turki, Yordania, Libanon dan Iran memiliki semua berbagi hubungan khusus dengan Hamas, dan turut bertanggung jawab atas dana pembangunan di Gaza. Sebagaimana di Mesir, pada saat kepemimpinan Mursi tahun 2012-2013, ideologi dan politik gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir juga membuat jalinan hubungan pemerintah lain. Termasuk Iran.
   Sementara ISIS tidak memiliki dukungan formal dari pemerintah manapun. Sebagian besar uang operasionalnya berasal dari dukungan pribadi, hasil penguasaan wilayah, dan kemungkinan bantuan dana lain dari sisi yang sulit dilacak.
10. Bagi Hamas, solusi senjata adalah tahap akhir solusi. Inilah yang terjadi dalam interaksi Hamas menghadapi kejahatan Zionis Israel. Hamas lebih memilih bertahan, tenang dan berusaha untuk melakukan rekonsiliasi sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan ISIS kebalikannya, solusi senjata justru di awal untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Melihat perbedaan-perbedaan mendasar inilah, kita nyatakan, Hamas dan ISIS, jauh panggang dari api.

Konflik Sektarian Sunni-Syiah adalah Kartu Terakhir AS-Saudi-Zionis

PERKEMBANGAN Timur Tengah terus memperlihatkan kemunduran strategis bagi pengaruh AS dan sekutunya. Invasi AS dan Barat ke Afghanistan hingga detik ini tidak menunjukkan sebuah keuntungan strategis dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Bahkan, dalam jangka pendek, invasi ini terbukti berbuah nestapa kemanusiaan yang mengerikan.

Invasi militer AS dan sekutunya ke Irak juga tidak membuahkan hasil-hasil sebagaimana yang semula direncanakan. Setelah mundur dari Irak, AS dan sekutunya kini terpaksa berhadapan dengan realpolitik Irak yang menjauh dari orbit AS dan mendekat ke orbit Iran. Irak di bawah pimpinan PM Nouri Al-Maliki telah menunjukkan realitas itu secara tegas dalam menyikapi situasi Suriah dan konfrontasi langsung Irak dengan negara-negara Arab Teluk seperti Arab Saudi dan Qatar.

Iran dan Hizbullah juga tidak menunjukkan tanda-tanda kemerosotan. Malah Iran mampu memperkuat posisi politiknya di tingkat regional dan global. KTT Non-Blok menunjukkan solidaritas internasional terhadap Iran dan program nuklir damainya. Keberhasilan diplomatik Iran ini menunjukkan bahwa AS dan sekutunya gagal mengisolasi Iran apalagi mematahkan tulang punggungnya.

Dengan demikian, angin Timur Tengah bergerak ke arah yang tak diinginkan AS dan sekutunya. Kartu-kartu penting AS mulai berjatuhan. Musim semi Arab tampaknya juga dapat dengan mudah berubah menjadi musim gugur hegemoni AS di Timur Tengah. AS dan sekutunya masuk dalam labirin yang berujung.

AS dan sekutunya sekarang punya satu kartu yang tersisa, yakni isu sektarian, terutama konflik Sunni-Syiah. Bila konflik ini berlanjut, maka arah perubahan di Timur Tengah bakal memasuki situasi chaos yang tidak berujung. Dalam chaos itu AS dan sekutunya merasa mampu keluar dari kepulan asap pertarungan dengan kemenangan, meski bersifat imajiner.

Pertanyaannya, bagaimana AS dan sekutunya hendak memainkan taktik busuk isu sektarian ini? Beberapa tahun lampau, dalam upaya meredam perlawanan bersenjata rakyat Irak terhadap pasukan invasi, AS dan sekutu mengobarkan sentimen-sentimen sektarian antara Sunni dan Syiah. Akan tetapi, berkat kearifan para pemimpin masing-masing mazhab di Irak, konflik itu berhasil diredam dan dinetralisasi.

Kegagalan di Irak tampaknya tidak membuat AS dan sekutunya kehilangan asa dalam mengobarkan konflik sektarian di Timur Tengah. Suriah adalah lahan baru untuk menyuburkan konflik ini. Bila konflik sektarian kembali gagal di Suriah, maka tampaknya nasib hegemoni AS bakal menemui ajalnya tak lama lagi. Redupnya hegemoni AS di Timteng tentu akan diikuti dengan buyarnya pengaruh negara-negara Arab dan Israel yang selama ini berpusar di orbit ini. Itulah mengapa negara-negara Arab dan Israel yang beredar dalam orbit AS ini begitu antusiastik menghembuskan sektarianisme di Suriah dan bahkan di seluruh dunia Islam. Ini bukan lantaran militansi religius atau ketaatan kepada Allah dan Rasul, melainkan semata-mata demi menjaga kekuasaan yang terus meluruh.

Hasil Kesepakatan Gencatan Senjata Hamas - Israel

Gaza – Israel dan Palestina sepakat dengan usulan Mesir untuk mengakhiri gencatan senjata di Gaza setelah 50 hari peperangan yang menewaskan lebih dari 2.200 nyawa warga Palestina sebagian besar di antaranya adalah penduduk sipil.

Di bawah ini adalah poin-poin kesepakatan antara Israel dengan Palestina. Demikian diberitakan Reuters.

Poin-Poin Gencatan Senjata :

• Hamas dan kelompok-kelompok lain di Gaza sepakat untuk untuk menghentikan serangan rudal ke wilayah Israel.
• Israel menghentikan semua aksi militer, termasuk serangan darat dan udara.
• Israel sepakat untuk membuka jalur perbatasan dengan Gaza untuk memperlancar pengiriman barang-barang, bantuan kemanusiaan, bahan-bahan bangunan. Ini juga merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata pada 2012 yang tidak pernah terimplementasi.
• Mesir sepakat membuka jalur perbatasan sepanjang 14 kilometer di Rafah.
• Otoritas Palestina akan mengambil alih administrasi di perbatasan-perbatasan Gaza dari Hamas. Dengan kesepakatan ini, Israel dan Mesir dapat memastikan pencegahan masuknya persenjataan dan amunisi ke Gaza. Kedua negara juga akan mengawasi impor konstruksi material seperti semen dan besi baja untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut digunakan untuk membangun perumahan alih-alih untuk basis militer Hamas.
• Otoritas Palestina juga akan memimpin koordinasi upaya rekonstruksi Gaza yang akan dibantu oleh sejumlah donor internasional, termasuk di antaranya adalah Uni Eropa, Qatar, Turki, Norwegia.
• Israel akan mempersempit “security buffer” (wilayah terlarang bagi warga Palestina di sepanjang dan di dalam perbatasan Gaza) dari 300 meter menjadi 100 meter jika gencatan senjata dapat bertahan. Kesepakatan ini memungkinan warga Palestina untuk memperluas lahan pertanian di wilayah perbatasan.
• Israel akan memperluas batas penggunaan laut untuk kepentingan ekonomi warga Gaza dari tiga mil menjadi dua kali lipatnya. Palestina sendiri menginginkan ekses penuh selebar 12 mil sesuai dengan hukum internasional.

Kemudian di sisi lain, kedua pihak juga sepakat untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang lebih kompleks melalui perundingan tidak langsung dalam satu bulan ke depan.

Berikut ini persoalan yang akan dirundingkan kemudian

• Tuntutan Hamas kepada Israel untuk melepaskan ratusan tahanan Palestina yang ditangkap menyusul pembunuhan terhadap tiga pemuda Yahudi pada bulan Juni. Hamas sendiri pada awalnya membantah keterlibatan terhadap pembunuhan itu, namun pada pekan lalu seorang pejabat senior Hamas di Turki mengakui bahwa kelompoknya memang bertanggung jawab.
• Tuntutan Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, terhadap Israel untuk melepaskan tahanan yang pembebasannya ditangguhkan akibat kegagalan perundingan kedua belah pihak.
• Tuntutan Hamas untuk pembangunan pelabuhan di Gaza yang memudahkan aktivitas impor-ekspor warga Palestina. Israel sejak lama menolak rencana tersebut namun sikap tersebut dapat berubah jika ada jaminan keamanan. Gaza sendiri merupakan titik penting perdagangan internasional di wilayah timur Mediterania.
• Tuntutan Hamas untuk pencairan dana yang akan digunakan untuk membayar 40.000 polisi dan pegawai negeri sipil yang dari akhir tahun lalu sampai saat ini belum dibayarkan. Dana gaji pegawai pemerintah itu dibekukan oleh Otoritas Palestina.
• Tuntutan Israel mengenai “demiliterisasi” penuh Gaza. PBB dan Uni Eropa mendukung permintaan tersebut namun Hamas dengan tegas menolaknya.
• Tuntutan pembangunan kembali bandar udara di Gaza bernama Yasser Arafat International yang pada tahun 2000 lalu dihancurkan oleh Israel.

___________________________
Kutipan :  http://www.okeebos.com/news/internasional/poin-poin-kesepakatan-gencatan-senjata-antara-israel-dan-palestina/

Mencari aktor di Balik Wikileaks

Wikileaks dan Julian Assange

Banyak orang beranggapan Wikileaks disebut-sebut sebagai sebuah perjuangan melawan disinformasi media dan membongkar kebohongan AS. Mantan Presiden Iran, Ahmadinejad memberi tanggapan berbeda, “Materi itu bukan bocor, melainkan dilepas secara terorganisir. Pemerintah AS melepas data-data itu, yang tidak memiliki nilai legal dan tidak akan memiliki dampak politis atas kepentingan mereka.”

‘Seharusnya’ Ahmadinejadi kesal atau marah, karena salah satu bocoran Wikileaks adalah adanya upaya negara-negara Arab untuk menggalang serangan ke Iran. Tapi dia bersikap cool, “Negara-negara di kawasan [Timur Tengah] itu seperti sahabat dan saudara. Informasi yang menyimpang tidak akan mengganggu hubungan mereka.”

Saya jadi ingin tahu, siapa sebenarnya di balik Wikileaks. Artikel ini adalah intisari&saduran dari artikel panjang Prof. Michel Chassudovsky di Global Research. Silahkan merujuk ke artikel asli bila memerlukan informasi lebih detil.

Wikileaks mendefinisikan misinya sbb, “Our primary interests are oppressive regimes in Asia, the former Soviet bloc, Sub-Saharan Africa and the Middle East.” Di dalam kesempatan lain, Assange berkata, “Our primary targets are those highly oppressive regimes in China, Russia and Central Eurasia.

Coba perhatikan, sejak awalnya fokus geopolitik Wikileaks adalah  “oppressive regimes” di Eurasia dan Timteng, sungguh cocok dengan orientasi politik AS bukan? Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi sesudah Wikileaks ‘membocorkan’ sebuah dokumen. Dokumen itu akan didistribusikan secara lebih luas justru oleh media-media mainstream, macam The New York Times, the Guardian dan  Der Spiegel. Masyarakat dunia umumnya mengetahui ‘apa yang dibocorkan oleh Wikileaks’ dari media, bukan dengan merujuk sendiri ke Wikileaks. Mereka menerima berita dan analisis dari media-media mainstream, yang disebarluaskan ke seluruh dunia. Peran utama dalam proses distribusi ulang ini adalah The New York Time (NYT).

David E Sanger dari NYT mengatakan, “Kami menelaah dokumen itu dengan sangat hati-hati untuk berupaya mengurangi material yang kami pikir dapat merusak [citra] individu-individu tertentu atau mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Meskipun kami memunculkan 100 cables [kawat diplomatik], kami menulis [surat] kepada pemerintah AS dan menanyakan saran dari mereka, seandainya ada lagi yang harus dikurangi.”

Pertanyaan penting di sini: siapa yang mengontrol dan mengawasi proses seleksi, distribusi, dan editing dari dokumen-dokumen yang ‘dibocorkan’ Wikileaks itu?

Fakta lain yang patut menjadi perhatian, sejak awal project Wikileaks, Assange telah berkerjasama dengan jurnalis-jurnalis dari media mainstream: David E Sanger dari  NYT, Richard Stengel dari Time Magazine, dan Raffi Khatchadurian  dari The New Yorker’s.

Jadi, apakah benar Wikileaks adalah sebuah upaya upaya untuk membangkitkan opini publik melawan kebohongan media dunia? Bila benar, lalu bagaimana mungkin ‘perjuangan’ Wikileaks dilakukan dengan partisipasi dan kerjasama dengan media-media dunia yang justru adalah  arsitek dari sebuah disinformasi dunia?

Seperti sudah disebutkan di atas, NYT adalah poros utama dalam pengeditan dan pendistribusian ulang isi Wikileaks. NYT adalah media yang terkait erat dengan Wall Street, the Washington think tanks, dan  the Council on Foreign Relations (CFR). NYT adalah bagian dari jaringan media mainstream yang dikendalikan oleh dinasti Rockefeller dan sejak awal sudah berperan sebagai media yang melayani kepentingan bisnis dinasti ini.

NYT memusatkan perhatiannya pada dokumen-dokumen Wikilekas yang berkaitan dengan kepentingan politik luar negeri AS, seperti nuklir Iran, Korea Utara, Saudi Arabia, dukungan Pakistan pada Al Qaeda, hubungan China dengan Korut, dll. Dokumen ‘bocoran’ Wikileaks digunakan sebagai sumber data NYT untuk kemudian diramu jadi artikel dan analisis. Pemerintah AS pun memanfaatkan dokumen-dokumen itu untuk kepentingannya. Misalnya, bocoran kawat diplomatik yang menyebutkan bahwa pemerintah negara-negara Arab meminta agar AS menyerang Iran karena khawatir Iran akan membangun senjata nuklir, segera disambut oleh Clinton, “Hal ini membuktikan bahwa kekhawatiran AS atas program nuklir Iran adalah kekhawatiran bersama komunitas internasional.”

Jadi, siapa sebenarnya di balik Wikileaks dan Julian Assange? Tentu tidak bisa dicari jawaban pasti karena semua serba rahasia (bahkan Assange pun menolak memberitahu siapa donatur Wikileaks). Tapi dari uraian di atas, kita bisa mengira-ngira sendiri, siapa yang sebenarnya sedang berupaya berbuat makar.

Siapa itu Hizbullah?

lambang Hizbullah

Sejak meletusnya perang di Lebanon, suasana perang amat terasa di Iran, terutama jika kita banyak menonton televisi. Betapa tidak, tiap sebentar diputar filler (film pendek) berisi adegan-adegan perang, dilatarbelakangi lagu-lagu heroik berbahasa Arab. Pidato Sayid Hasan Nasrallah, pemimpin Hezbollah Lebanon, yang berisi ancaman-ancaman terhadap Israel disiarkan live atau siaran tunda. Laporan-laporan reporter televisi Iran disampaikan secara live dari Lebanon, bahkan ada reporter yang melaporkan kondisi terakhir dengan diiringi suara bom beruntutan dan asap hitam di belakang punggungnya. Setiap hari, berita channel satu pukul sembilan malam akan dimulai dengan kalimat, “Perjuangan hari kesekian (ketiga.. ke sembilan..ke duapuluh)…” lalu mengabarkan kondisi terbaru di medan perang.

Pemerintah Mesir, Arab Saudi, dan Jordan menyebut Hezbollah sebagai pengacau dan pencari gara-gara. Rezim Israel, AS, Inggris, dan Kanada menyebutnya sebagai teroris. AS sejak dulu sudah menaruh Hezbollah dalam daftar organisasi-organisasi teroris dunia, setara dengan Al Qaida. Tapi, melihat Hezbollah dari Iran, kita akan menemukan wajah yang berbeda. Foto-foto Sayyid Hasan Nasrullah dipajang di berbagai sudut jalan. Di televisi ditampilkan rekaman demonstrasi-demonstrasi yang berlangsung di berbagai penjuru dunia dengan membawa-bawa bendera Hezbollah dan foto Hasan Nasrallah. Demonstrasi mendukung Hezbollah tidak hanya terjadi di Iran dan negeri-negeri Arab, melainkan juga di Amerika, Australia, Belgia, Perancis, Argentina, Turki, dan lain-lain. Hezbollah kini seolah menjadi icon baru perlawanan terhadap kekejaman Israel. Ketika dunia Islam hanya mampu memberi reaksi seputar resolusi atau demonstrasi, Hezbollah maju dengan senjata.

Sayid Hasan Nasrullah, pemimpin Hizbullah

Siapa Hezbollah sesungguhnya? Organisasi militer ini dibentuk pada tahun 1982, diarsiteki beberapa orang asal Iran, antara lain Doktor Chamran, ahli fisika nuklir Iran keluaran Harvard University. Tujuan pendirian Hezbollah adalah dalam rangka membebaskan kawasan Lebanon selatan yang dicaplok oleh Israel pada tahun 1978. Organisasi ini punya cara kerja yang unik. Di satu sisi memperkuat kemampuan militer, di sisi lain, mereka juga berjuang dalam bidang sosial. Mereka membangun rumah sakit, sekolah, fasilitas umum, dan menanggung kehidupan anak-istri dari pejuang yang tewas dalam perang.

Pada tahun 2000, akhirnya Hezbollah berhasil mengusir keluar tentara Israel dari wilayah Lebanon selatan, meski hanya dengan bekal senjata minim dan tanpa dukungan dari pemerintah Lebanon sendiri. Kemenangan besar ini membuat kharisma Hezbollah semakin mencuat di Timur Tengah, terutama di tengah bangsa Lebanon sendiri. Apalagi, sikap para pemimpin Hezbollah yang tidak ambisius mengejar karir politik, membuat para politikus elit di Lebanon sama sekali tidak merasa terancam oleh keberadaan organisasi militer independen ini.

Bahkan, ketika AS dan sekutu-sekutunya menekan pemerintah Lebanon agar melucuti senjata Hezbollah, Presiden Lebanon, Emil Lahoud berkata, “Bagi bangsa kami, Hezbollah adalah gerakan perjuangan pertahanan nasional dan tanpa mereka, kami tidak akan berhasil membebaskan wilayah kami. Karena itu, kami sangat menghargai gerakan Hezbollah.” Besarnya dukungan rakyat Lebanon terhadap Hezbollah tampak jelas ketika pada 8 Maret 2005 hampir dua juta massa menyambut seruan Sayid Hasan Nasrullah. Pada hari itu, alun-alun Riyadh al-Shulh, Beirut, menjadi panggung demonstrasi akbar anti Amerika dan Zionis, serta dukungan kepada Hezbollah.

Meski tentara Zionis sudah terusir dari seluruh wilayah Lebanon –kecuali kawasan Shab’a– pada tahun 2000, Hasan Nasrullah berjanji bahwa ia akan mengembalikan semua pejuangnya yang ditawan Israel ke pangkuan keluarga mereka masing-masing. Pada tahun 2004, pemimpin Hezbollah itu berhasil memenuhi sebagian janjinya dengan cara pertukaran tawanan, 400 tahanan Palestina dan 59 pejuang Hezbollah ditukar dengan seorang bisnismen Israel, Elhanan Tennenbaum, dan 3 jasad tentara Israel. Hari Rabu (12/7) pasukan Hezbollah menyerang kawasan Shab’a milik Lebanon yang masih dikuasai Israel. Dalam serangan ini, Hezbollah berhasil menewaskan beberapa tentara Israel dan menawan dua lainnya.

Sebagaimana sebelumnya, Hezbollah kali ini juga menuntut dilakukannya pertukaran tawanan, yaitu dengan 8000 tahanan Palestina dan 5000 tahanan Lebanon yang kini menderita penyiksaan di penjara-penjara Israel. Namun kali ini, Israel membalasnya dengan gempuran membabi-buta. Analis militer Iran menyatakan, cepatnya reaksi Israel itu menunjukkan bahwa sebelumnya Israel memang sudah bersiap-siap untuk menyerang, hanya menunggu momen yang bisa dijadikan dalih di depan opini dunia. Ketika serangan tentara Zionis semakin membabi-buta dan dunia menuntut diadakannya gencatan senjata, AS malah menggunakan hak vetonya untuk menghalangi. Masih menurut analis militer Iran, sesungguhnya serangan Israel itu termasuk dalam program AS untuk melucuti Hezbollah dan menduduki Lebanon. Direncanakan, serangan itu hanya akan memakan waktu empat hari.

Namun, AS, Israel, dan dunia tekejut melihat bahwa Hezbollah berhasil mempertahankan wilayahnya meski perang telah berlangsung 20 hari (saat tulisan ini dibuat). Kekuatan persenjataan dan terorganisirnya serangan Hezbollah tak urung membuat Israel dan dunia terperangah. Meski hanya bersenjatakan roket, tanpa tank, helikopter, pesawat F-16, kapal perang, atau artileri, Hezbollah berhasil menembak jatuh pesawat F-16, kapal perang, dan terakhir (31/7) bahkan menghancurkan kapal induk Israel. Hujan roket Hezbollah bahkan berhasil menghancurkan berbagai kota Israel, di antaranya Haifa, yang jaraknya 50 kilo dari perbatasan Lebanon.

Dalam sepanjang sejarah berdirinya negara illegal Israel, belum pernah ada serangan yang berhasil menembus kota-kota utamanya. Tak heran hal ini membuat warga Israel sangat ketakutan. Segera mereka berdemo meminta dihentikannya perang. Anggota parlemen Israel pun bertengkar, sebagian menghendaki perang dihentikan, sebagian menuntut dilanjutkannya perang. Eksodus besar-besaran warga Israel ke luar negeri terjadi, sampai-sampai pemerintah Zionis meminta negara-negara asing agar tidak memberi visa kepada warga Israel yang ingin kabur itu. Tak hanya warga yang ketakutan, koran Kayhan terbitan Iran pun beberapa hari yang lalu memasang foto-foto polisi Israel yang menangis ketakutan di tengah gempuran Hezbollah di kota Haifa.

Sebaliknya, Hezbollah tampil dengan sangat percaya diri. Saya sempat menyimak pidato Sayyid Hasan Nasrullah yang disiarkan live oleh televisi Iran dan beberapa jaringan televisi internasional. Yang paling nyelekit dari pidatonya itu, “Kami tidak butuh bantuan dari manapun. Kami bisa mempertahankan negeri kami sendiri. Kami hanya meminta bantuan dari Allah. Kalian wahai pemimpin bangsa Arab, pikirkanlah nasib kalian sendiri. Pikirkanlah akhirat kalian, bila kalian memang percaya pada akhirat. Pikirkanlah, bagaimana kalian mempertanggungjawabkan sikap kalian yang berdiam diri di depan kezaliman ini.” Pidato ini ditujukan kepada Liga Arab yang sebelumnya (15/7) mengadakan sidang di Kairo. Sidang itu tidak menghasilkan apapun, selain kecaman terhadap Israel atas serangannya ke Palestina dan Lebanon.

Setiap kali ada battle (perang) sengit dan posisi Hezbollah kritis, organisasi militer ini mengirim surat resmi ke Iran, meminta diadakan majelis doa Jausyan-Shaghir (jausyan=pakaian perang shaghir=kecil). Dan, berbagai majelis doa pun digelar. Orang-orang Iran menangis tersedu-sedu membaca doa yang berisi harapan agar Allah melindungi kaum muslimin dari bahaya itu. Tak lama kemudian datang kabar bahwa Hezbollah memenangkan battle itu.

Terakhir, di televisi ditampilkan pula adegan orang-orang Israel yang kalang kabut, berlarian ke bunker. Yang tragis, justru polisi dan tentara Israel pun tampak ikut berlarian ke dalam bunker. Diberitakan, dalam 24 jam, polisi-polisi yang seharusnya menjaga kemanan warga itu hanya keluar dari bunker selama 2 jam, untuk mengambil persediaan makanan. Fakta ini benar-benar menunjukkan kepengecutan mental tentara Israel. Selain itu, juga membuktikan kata-kata Ahmadinejad, bahwa sebuah bangsa tidak perlu senjata nuklir untuk membela dirinya. Yang diperlukan adalah mental kuat bangsa itu sendiri. Terbukti, tentara Israel yang memiliki 200 hulu ledak nuklir malah lari pontang-panting ketika dilempari roket dan kalah telak dalam pertempuran darat. Yang berani mereka lakukan hanya menggunakan pesawat untuk menjatuhkan bom-bom ke berbagai desa dan kota, membunuh rakyat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak tak berdosa.

Resolusi Embargo Iran dan Self Delegitimation PBB

Sanksi PBB: Embargo Iran

Dewan Keamanan (DK) PBB tanggal 23 Desember lalu akhirnya mengeluarkan resolusi embargo terhadap Iran, yang memerintahkan semua negara untuk menghentikan suplai material dan teknologi yang terkait dengan proyek nuklir Iran. Menanggapi embargo ini, Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad dengan nada santai, dalam pidatonya di depan para “veteran perang pencipta lapangan kerja” Teheran, (24/12), mengatakan, “Apakah kalian—Barat—selama ini memberi kami peralatan (untuk reaktor nuklir), sehingga kini kalian menghentikan suplai peralatan itu?Kalau selama ini memang semua peralatan itu kami dapatkan dari kalian, sudah sejak lama kalian akan menghentikan suplai itu, tanpa perlu ribut-ribut. Yang membuat kalian kesal adalah karena kami mencukupi sendiri semua kebutuhan dalam proyek nuklir damai kami.”

Resolusi embargo terhadap Iran disahkan oleh DK PBB hanya dua belas hari setelah Perdana Menteri Israel mengakui bahwa negaranya memiliki senjata nuklir, di samping Amerika, Perancis, dan Rusia. Pengakuan Olmert ini tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari PBB. Namun di saat yang sama, DK terus melanjutkan usaha untuk mengembargo Iran, sampai akhirnya resolusi bernomor 1737 itu disepakati. Padahal, hingga kini tidak ada satupun laporan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA)—satu-satunya lembaga internasional di bawah naungan PBB yang memiliki otoritas untuk mengawasi aktivitas nuklir negara-negara dunia yang menjadi penandatangan perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT)—yang menyebutkan adanya penyelewengan dalam program nuklir Iran. Argumen yang diajukan oleh para petinggi AS dan Troika Eropa dalam menyikapi laporan ini adalah: ada kemungkinan Iran memproduksi senjata nuklir. Jawaban singkat dari argumen ini sesungguhnya mudah: jika laporan IAEA tidak dipercayai dan tetap saja dikemukakan kalimat ‘ada kemungkinan’, lalu untuk apa dibentuk lembaga semacam IAEA? Apa gunanya investigasi yang dilakukan IAEA selama tiga tahun terakhir terhadap situs nuklir Iran, yang dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya, bila akhirnya laporan-laporan IAEA itu diabaikan dan tetap saja teori ‘kemungkinan’ dan asumsi itu yang diajukan?

Fasilitas nuklir Iran

Program Pengayaan Uranium oleh Iran

Namun bila kita ingin mencari jawaban yang lebih mendalam tentang apa dan bagaimana kinerja IAEA dalam menyikapi nuklir Iran, kita akan menemukan banyak sekali penyimpangan yang justru dilakukan IAEA sendiri. Dalam sebuah perjanjian internasional seperti NPT, semua negara yang menjadi anggotanya harus mematuhi isi perjanjian itu dan keberadaan IAEA memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan dari perjanjian NPT. Namun, kenyataan menunjukkan setelah berdiri 49 tahun, IAEA gagal dalam menjalankan tugasnya tersebut. Lebih jauh lagi, IAEA bahkan menjadi pelanggar atas sejumlah aturan penting yang dibuatnya sendiri. Kini kita lihat sejumlah kegagalan atau pelanggaran yang dilakukan IAEA tersebut.

Pertama, tujuan perjanjian NPT, sebagai tercantum dalam pembukaan (preambule) adalah mencegah negara-negara di dunia untuk membuat senjata nuklir serta mencegah negara-negara yang sudah memiliki senjata nuklir untuk memperbanyak senjatanya itu. Negara-negara pemilik senjata nuklir itu bahkan diharuskan secara bertahap memusnahkan senjata-senjata yang dimilikinya itu. Kenyataan menunjukkan bahwa lima negara anggota NPT yang sudah memiliki senjata nuklir, yaitu AS, Perancis, Inggris, Cina, dan Rusia, bukan saja tidak memusnahkan senjatanya secara bertahap, melainkan malah meneruskan produksi senjatanya itu.

Kedua, dalam Bab 3 ayat 2 NPT disebutkan, negara-negara pemilik teknologi nuklir dilarang untuk mengirimkan peralatan atau mentransfer teknologi ke negara-negara non-NPT, bahkan untuk proyek nuklir bertujuan damai sekalipun. Hal ini ditetapkan dengan alasan bahwa negara-negara non-NPT berada di luar pengawasan IAEA sehingga aktivitas mereka tidak bisa dikontrol. Kenyataan menunjukkan bahwa AS, Perancis, dan Inggris secara terang-terangan membantu proyek pembuatan senjata nuklir di Israel.

Ketiga, dalam Bab 4 pasal 1 NPT disebutkan larangan tindakan diskriminatif terhadap negara-negara anggota dalam mendayagunakan teknologi nuklir bertujuan damai, dan pasal 2 mewajibkan negara-negara pemilik teknologi nuklir untuk membantu negara-negara sesama anggota NPT dalam hal ini. Namun, kenyataan menunjukkan dalam kasus Iran, alih-alih memberikan bantuan, negara-negara pemilik teknologi nuklir itu bahkan melakukan diskriminasi terhadap Iran dengan cara menghalang-halangi Iran dalam melanjutkan proyek nuklirnya, dengan tuduhan ‘ada kemungkinan Iran akan memproduksi senjata’.

Keempat, anggaran Dasar IAEA Pasal 7 F menyebutkan “In the performance of their duties, the Director General and the staff shall not seek or receive instructions from any source external to the Agency.” Namun kenyataan menunjukkan bahwa Dirjen IAEA selalu berada dalam tekanan AS. Dalam bab yang sama juga disebutkan bahwa Dirjen IAEA harus menjaga kerahasiaan informasi. Namun, berkali-kali terjadi, laporan atas investigasi situs-situs nuklir di Iran yang dilakukan secara mendadak (sesuai isi Protokol Tambahan yang ditandatangani Iran, Iran mengizinkan investigasi dadakan dari IAEA ke semua bagian situs nuklirnya), malah diserahkan kepada CIA.

Kelima, berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 12 C, pengajuan kasus nuklir sebuah negara kepada Dewan Keamanan PBB hanya bisa dilakukan jika negara tersebut melakukan pelanggaran dalam aktivitas nuklirnya. Namun, terkait dengan Iran, Dewan Gubernur memutuskan untuk melaporkan kasus nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB di saat tidak ada satupun laporan dari Dirjen IAEA yang membuktikan adanya penyimpangan dalam proyek nuklir Iran. Sebagaimana diketahui, dikeluarkannya resolusi oleh DK PBB kali ini bermula dari keputusan Dewan Gubernur IAEA untuk melaporkan berkas nuklir Iran kepada lembaga keamanan tersebut.

Keenam, dalam konvensi Wina tahun 1969 terkait dengan aturan perjanjian internasional, pada pasal 31 disebutkan bahwa pemakaian istilah baru dalam perjanjian haruslah dilakukan atas kesepakatan seluruh anggota penanda tangan perjanjian itu. Namun, dalam Resolusi IAEA terkait dengan proyek nuklir Iran, banyak digunakan istilah-istilah baru yang belum disepakati maknanya (tidak tercantum dalam Anggaran Dasar IAEA), misalnya “confidence building measures” (ukuran pembangunan kepercayaan) atau “suspension” (penundaan).

Sebagaimana diketahui, sejak tanggal 15 November 2004 Iran dan troika Eropa menandatangani perjanjian di Paris bahwa untuk ‘meraih kepercayaan internasional” Iran bersedia dengan sukarela ‘menunda’ aktivitas nuklirnya dengan kompensansi bahwa ketiga negara Eropa itu memberikan bantuan ekonomi dan teknologi kepada Iran. Namun sampai batas waktu yang disepakati, Eropa tak jua memenuhi janjinya. Karena itulah pada bulan Januari 2006, Iran telah mengaktifkan kembali aktivitas nuklirnya.

Ketujuh, dalam laporan IAEA bulan Februari 2003, disebutkan bahwa kecurigaan terhadap Iran disebabkan oleh ditemukannya ‘kontaminasi’ 200 miligram plutonium pada salah satu alat di situs nuklir Iran. Meskipun Iran sudah menjelaskan dalam laporannya bahwa sumber kontaminasi plutonium itu berasal dari Pakistan, karena alat itu diimpor dari Pakistan, namun laporan itu diabaikan saja selama tiga tahun oleh IAEA. Hal ini jelas-jelas melanggar keprofesionalan sebuah badan yang dianggap berhak mengawasi aktivitas nuklir, karena adanya ‘debu-debu’ 200 miligram plutonium di sebuah alat sama sekali tidak bisa menjadi bukti bahwa Iran sedang membuat senjata nuklir (untuk pembuatan senjata nuklir dibutuhkan minimalnya 7 atau 8 kilogram plutonium). Selain itu, negara-negara lain (seperti Perancis, Inggris, Rusia, Jepang, dan India) yang diketahui memiliki ratusan ton plutonium sama sekali tidak diprotes oleh IAEA.

Kedelapan, dalam Anggaran Dasar IAEA disebutkan bahwa segala kesimpulan yang dibuat tim inspeksi IAEA saat melakukan pemeriksaan terhadap situs nuklir sebuah negara hanya akan memiliki nilai hukum jika didasarkan kepada penemuan-penemuan yang faktual. Klausul ini jelas diratifikasi demi mengkonsistenkan segala keputusan hukum yang dibuat IAEA dengan asas ‘praduga tak bersalah’. Selama tidak ada bukti penyimpangan yang bisa ditunjukkan oleh tim inspeksi IAEA, tidak boleh ada vonis yang dijatuhkan terhadap sebuah negara pemilik proyek nuklir. Akan tetapi, prinsip paling esensial dalam logika hukum itu ternyata dilanggar oleh IAEA. Pernyataan berulang-ulang yang disampaikan IAEA terkait hasil pemeriksaan atas situs nuklir Iran adalah “tidak ditemukannya penyimpangan sedikitpun dari proyek nuklir Iran”. Anehnya, resolusi terakhir Dewan Gubernur IAEA merekomendasikan agar Iran menghentikan seluruh aktivitas nuklirnya. Resolusi Dewan Gubernur itu pula yang menjadi landasan ratifikasi resolusi DK PBB. Artinya, Iran divonis bersalah gara-gara tidak ditemukannya tanda-tanda penyimpangan.

Dalam sebuah pidato di depan sidang Uni Eropa tanggal 20 Februari 2006, Menlu Iran, Manouchehr Mottaki, menyinggung masalah ini dengan mengatakan, “Logika hukum apakah yang dipakai dalam kasus nuklir ini? Sebagai terdakwa, kami disuruh membuktikan bahwa kami tidak bersalah.” Sebagaimana diketahui, dalam proses pengadilan, hakim dan jaksalah yang harus membuktikan kesalahan terdakwa, dan terdakwa umumnya akan selalu membela dirinya. Namun dalam kasus Iran, justru negara ini yang didesak untuk membuktikan ‘ketidakbersalahannya’.

Terkait dengan ini, editorial Koran Kayhan terbitan Teheran edisi 13 April 2006 mengajukan pertanyaan retoris kepada Dirjen IAEA Mohamad Elbaradei sebagai berikut. “Mr. Elbaradei, kami asumsikan bahwa Anda dituduh terlibat dalam sebuah kejahatan. Kemudian, tim investigasi kepolisian gagal menemukan bukti apapun terkait keterlibatan Anda dalam kejahatan itu. Akan tetapi, Anda tetap ditahan oleh petugas keamanan karena dimungkinkan suatu saat bukti-bukti itu akan ditemukan. Sebagai seorang ahli hukum (Elbaradei adalah tokoh senior pada Kelompok Praktisi Hukum New York– pen), bisakah Anda menerima logika hukum seperti itu?”

Self Delegitimation PBB

Pembahasan di atas adalah semacam judicial review atas segala keputusan terkait proyek nuklir Iran yang pernah dikeluarkan oleh IAEA, yang nota bene berada di bawah naungan PBB. Kasus yang sama juga terjadi pada lembaga-lembaga dunia lainnya di bawah payung PBB, misalnya Komisi HAM, WTO, dan IMF. Secara umum, saat ini kinerja—bahkan eksistensi—PBB tengah menjadi bahan sorotan dunia. Suara-suara yang muncul bahkan sudah mewacanakan pembentukan lembaga semacam “PBB baru”. PBB sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk menjadi lembaga penyelesai berbagai persoalan dunia yang ada. Salah satu penyebab utamanya adalah inkonsistensi lembaga itu dalam menyikapi banyak persoalan dunia. Jika dilakukan judicial review atas produk-produk hukum PBB, kita akan menemukan banyak sekali keputusan-keputusan (atau tidak diambilnya keputusan) PBB yang menabrak landasan hukum lebih tinggi yang ada di lembaga itu, semisal Piagam PBB.

Contoh paling kasat mata tentang pelanggaran terhadap Piagam PBB adalah adanya hak veto yang dimiliki oleh AS, Rusia, Perancis, Inggris, dan Cina. Hak veto jelas bertentangan dengan prinsip egalitarianisme, demokrasi, keadilan, dan berbagai prinsip asasi lainnya dalam Piagam PBB. Karena adanya hak veto inilah PBB gagal melakukan langkah tegas dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah yang semakin membara, dan malah mengambil langkah tidak populer dengan mengeluarkan resolusi anti nuklir Iran.

Dari sisi ini, sebenarnya yang sedang terjadi adalah proses self-deligitimation oleh lembaga PBB. Lembaga ini secara sadar telah melakukan banyak langkah yang justru menghancurkan legitimasi dirinya sendiri di tengah masyarakat internasional. Jika tidak ada upaya pembenahan, sangat mungkin PBB pada akhirnya akan ditinggalkan oleh negara-negara anggotanya. Saat ini, kita betul-betul memerlukan tata dunia baru yang lebih egaliter, terbuka, demokratis, dan adil. Langkah paling terdepan yang paling mungkin diambil untuk mewujudkan hal ini adalah membenahi PBB dan mencegahnya melakukan self-deligitimation

Kaitan Antara Krisis Timur Tengah dengan Minyak Dunia

Apa yang sedang terjadi di Libya dan Bahrain, merupakan operasi siluman yang disponsori oleh dua konglomerat besar Rockefeller dan Rothschild melalui Dewan Kerjasama Teluk (GCC), dan melibatkan setidaknya enam negara yaitu Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman dan Qatar.

Langkah awal yang mereka tempuh adalah menyerukan kepada dunia internasional agar tidak memasuki wilayah udara Libya. Barang tentu, hal itu dimaksudkan untuk menciptakan situasi destabilisasi terhadap rejim Moamar Qadafi, yang pada akhirnya akan memicu gelombang perlawanan untuk menggusur sang tiran yang notabene merupakan binaan Amerika-Inggris sejak 2003.

Skema kerjasama strategis yang dirancang dua konglomerat Amerika-Inggris Rockefeller dan Rothschild itu bermula sejak 1979, menyusul runtuhnya kerajaan Iran di bawah kepemimpinan Shah Reza Pahlevi. Sebagai buntut dari diberlakukannya nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing di Iran, beberapa pengusaha minyak Amerika dan Eropa dipaksa untuk mencari basis kekuatan dan pengaruh baru di Timur Tengah.

Maka, beberapa perusahaan besar seperti Exxon Mobil, Texaco, BP Amoco dan Royal Dutch/Shell, yang berada dalam kepemilikan Rockefeller dan Rothschild, mulai merancang sistem pengamanan menyeluruh untuk mengamankan penguasaan mereka akan minyak mentah di kawasan teluk. Maka, Arab Saudi yang dikuasai dinasti Ibnu Saud dijadikan sebagai basis dan markas operasi politik-ekonomi-intelijen-militer dari kekuatan-kekuatan korporasi tersebut.

Konsesi yang diberikan Arab Saudi dengan adanya perlindungan militer dari persekutuan negara-negara yang kemudian tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk tersebut adalah, negara-negara barat mendapatkan pasokan minyak mentah dengan harga semurah mungkin. Sebagai konsekwensi dari kerjasama itu, muncullah beberapa perusahaan kontraktor pertahanan negara-negara barat memberi pelatihan militer terhadap angkatan bersenjata Arab Saudi. Beberapa perusahaan tersebut antara lain SAIC, Booz Hamilton, TRW dan Vinnel Corp.

Menariknya lagi, beberap pilot Mesir dan Pakistan kemudian dilatih untuk menerbangkan pesawat tempur AS jenis F-15 untuk melindungi kerajaan Arab Saudi. Sebagai imbalannya, Arab Saudi menjadi sumber penyandang dana bagi operasi-operasi siluman yang dilancarkan oleh badan intelijen Amerika CIA dan badan intelijen Inggris MI-6 maupun badan intelijen Israel Mossad.

Rupanya melalui Chad, sebuah negara di kawasan Afrika, operasi siluman yang melayani hajatan Exxon Mobil, segala sesuatunya dirancang dan dipersiapkan. Termasuk dalam mengontrol dan mengendalikan Libya di bawah kepemimpinan Moamar Qadafi.

Inggris-AS memang mempertaruhkan segalanya di Timur Tengah, karena 66,5 persen cadangan minyak mentahnya memang berada di kawasan tersebut. Dan 42 persen di antaranya, berada di keenam negara Arab di kawan teluk tersebut. Sementara di Arab Saudi sendiri, terdapat 60 ladang minyak dan gas bumi yang menghasilkan 10 juta barel per hari. Inilah yang kemudian dibentuk Dewan Kerjasama Teluk dengan pilar 6 negera Arab tersebut. Dari keenam negara tersebut, kecuali Oman, merupakan negara OPEC(Negara-Negara Pengekspor Minyak).

Bisa dimaklumi jika negara-negara arab tersebut semuanya merupakan negara monarki sehingga para pengusaha minyak yang berada di belakang pemerintah Amerika dan Inggris dengan mudah bisa mengendalikan dan mengaturnya melaui uang suap dan segala bentuk praktek korupsi lainnya sebagai modus operandi.

Terciptanya Dewan Kerjasama Teluk yang disponsori Amerika-Inggris tersebut, pada perkembanganya telah melemahkan negara-negara arab berhaluan nasionalis seperti Lebanon dan Syria. Sementara negara-negara monarki Arab boneka Amerika-Inggris ini justru kian menguat.

Skema ekonomi liberal seperti Foreign Direct Investment lewat perbankan dan perusahaan-perusahaan barat, kemudian menciptakan zona perdagangan bebas di wilayah kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk. Bahkan ada pelabuhan bebas arus masuk barang di Dubai, Uni Emirat Arab.

Dan Bahrain, menjadi basis dan pusat perbankan dari kongsi bisnis negara-negara Arab tersebut. Buruh-buruh murah dari Filipina dan Bangladesh, dengan sengaja didorong  ke negara-negara Dewan Kerjasama Teluk tersebut. Singkat cerita, terbentuklah kemudian pasar bersama dan harmonisasi kebijakan perminyakan keenam negara Arab.

Skema persekutuan strategis Amerika-Inggris dengan keenam negara arab tersebut harus ditelusur melalui skema model penjajahan ala Inggris sejak 1776. Melalui apa yang disebut sebagai British East India Company, Kuwait dijadikan basis dan markas kekuasaan Kerajaan Inggris dalam mengendalikan seluruh kawasan Timur Tengah.

Berarti sejak abad ke-16 Kuwait sudah dipandang Inggris sebagai wilayah yang cukup strategis. Sejak 1917, Inggris mulai memindahkan dukungannya kepada dinasti Ibnu Saud dari Arab Saudi melalui momentum persekutuan untuk mengalahkan dinasti Ottoman dari Turki.

Di sinilah bermula campur tangan pengusaha Inggris Rothschild dengan mendorong pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang mendukung berdirinya tanah air bagi Yahudi di tanah Palestina. Bagi Rothschild, tujuan utamanya bukan mendukung Yahudi, melainkan penguasaannya atas kawasan minyak di Timur Tengah.

Menyusul kekalahan Imperium Ottoman Turki, beberapa negara arab kemudian jatuh ke tangan Inggris seperti Irak, Jordan dan Arab Saudi lewat dinasti Ibnu Saud.

Pada 1922, Arab Saudi mendapatkan kemerdekaan penuh dari Kerajaan Inggris melalui The Treaty of Jeddah. Sejak itu, praktis Arab Saudi menguasai beberapa kawasan di Timur Tengah dengan dukungan sepenuhnya Inggris. Setelah menganeksasi Riyadh, kemudian mencaplok Madina dan Mekkah yang sebelumnya dikuasai dinasti Hashemite.

Melalui perjanjian yang dikenal The San Remo Agreement, kawasan minyak Timur Tengah dibagi antara kedua negara Eropa . Beberapa pengusaha minyak besar Amerika yang berada dalam kepemilikan Rockefeller mulai merajalela seperti Exxon Mobil, Chevron, dan Texaco kemudian bergabung dengan British Petroleum, Royal Dutch/Shell yang berada dalam kepemilikan keluarga Rothschild dan keluarga kerajaan Belanda.

Sementara itu, Iraqi Petroleum Company dan The Iranian Consortium didominasi oleh beberapa perusahaan minyak Eropa, sedangkan Arab Saudi berada dalam cengkeraman beberapa konglomerat minyak Amerika.

Singkat cerita, keenam negara Teluk yang mulai dilepas sepenuhnya sebagai negara merdeka antara 1961 dan 1971, sejatinya merupakan alat monopoli dari dua pengusaha minyak Amerika-Inggris Rockefeller dan Rothschild.

Dan apa yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini, termasuk yang sedang bergolak di Libya dan Bahrain sekarang ini, merupakan bagian dari operasi siluman yang merupakan hajatan kedua pengusaha minyak tersebut.