Harga BBM dan Intervensi Kepentingan Transnasional

Argumen bahwa pencabutan subsidi BBM memang perlu dilakukan, sudah banyak ditulis. Saya juga pernah menulis bagaimana Iran yang jauh lebih kaya minyak daripada Indonesia juga mencabut subsidi BBM-nya (namun prosesnya sangat panjang, rakyat Iran diberi berbagai fasilitas untuk berpindah ke bahan bakar gas dulu, baru harga bensin naik).

Pertanyaannya, mengapa sekarang? Mengapa baru sebulan setelah dilantik, Presiden Jokowi sudah menaikkan harga BBM (apapun istilahnya: pengurangan subsidi, pengalihan subsidi, dll)? Mengapa tidak dilakukan dulu hal-hal kreatif untuk menambah pundi-pundi APBN (misalnya, menyingkirkan Mafia Migas dulu,  menghentikan subsidi bunga obligasi rekap perbankan sisa “warisan” BLBI era krisis moneter 1997/98 atau melakukan subsidi silang harga BBM)?

Rizal Ramli menulis, keputusan itu diambil karena tekanan Bank Dunia. Berita yang dirilis Antara pada Maret 2014 juga menegaskan bahwa Bank Dunia merekomendasikan kenaikan BBM Rp2000. Soal Bank Dunia ini yang akan saya tulis secara singkat.

Sebenarnya bukan fakta baru bahwa Indonesia ini berada di bawah tekanan berbagai lembaga donor. Ketika Anda berhutang banyak, sangat banyak, pada lembaga-lembaga rente, mau tak mau Anda harus menuruti kemauan mereka. Jadi, siapapun presidennya, opsi pencabutan subsidi BBM pasti diambil (Prabowo pun pernah menyatakan dukungan atas pencabutan subsidi BBM dan menyebut subsidi BBM = membakar uang).

Ada 10 lembaga donor terbesar Indonesia (=lembaga yang memberi hutang kepada Indonesia), yaitu: Asian Development Bank (jumlah utang: 96T), Bank Dunia (jumlah utang: 122 T) , Japan International Cooperation Agency (jumlah utang: 226T), Australian Agency for International Development, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Agence Française de Développement, United States Agency for International Development, United Nations, Millennium Challenge Corp. dan Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (data tahun 2012). Total utang pemerintah Indonesia: 123M USD (sekitar 1476T). Total utang swasta kepada asing: 146M USD (1752T).

Lalu, apa yang disarankan oleh Bank Dunia kepada Indonesia? Sama sekali tidak mengagetkan, sama saja dengan yang disarankan oleh IMF yang memberikan ‘pertolongan’ kepada Pak Harto saat Indonesia hampir kolaps diterjang krisis moneter 1998: privatisasi, pencabutan subsidi, deregulasi (demi kenyamanan investor asing). Bukan cuma Bank Dunia, lembaga-lembaga donor (=renternir) lainpun punya resep yang senada-seirama dengan IMF. 

Mari kita baca dokumen STRATEGI KEMITRAAN Bank Dunia untuk  Indonesia tahun fiskal 2013-2015. Minimalnya, ada lima kalimat yang senada “subsidi BBM menyerap sebagian besar anggaran yang sebetulnya dapat digunakan bagi infrastruktur dan perlindungan sosial” (meskipun redaksi tidak persis).

Dalam tabel saya kutip dari dokumen itu, terlihat sekali kemiripan program Bank Dunia dengan program Jokowi:

Tujuan Jangka     Panjang Indonesia	Kendala	Kelompok Bank Dunia akan Berkontribusi pada:	Tonggak Pembangunan Indikatif Jangka Menengah	Mode Keterlibatan Kelompok Bank Dunia
Infrastruktur Meningkatkan taraf dan efisiensi investasi publik dan swasta dalam infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dan memperkuat daya saing	Kurangnya investasi infrastruktur; tidak mungkin didukung oleh investasi publik saja	-Peningkatan kilometer efektif jalan nasional yang akan dipelihara dan dibangun-mengurangi hambatan infrastruktur kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan-meningkatkan investasi swasta pada infrastruktur	-mengurangi kebutuhan subsidi PLN -dibentuknya mekanisme dana pendamping pemerintah [kartu indonesia sehat, dll?] -setidaknya satu transaksi Kemitraan Publik Swasta untuk proyek air baku	Pembiayaan untuk: Transportasi kawasan timur Indonesia, Proyek perbaikan jalan kawasan barat Indonesia, pemeliharaan aset jalan, DPL konektivitas, Pembangunan transmisi I&II, Energi terbarukan untuk Listrik, .. investasi oleh IFC pada listrik, air, pelabuhan, perkapalan, dan logistik, telekomunikasi, minyak,dan gasPengetahuan: Kajian Industri Konstruksi Jalan,Layanan Konsultasi mengenai layanan dan subsidi energi, Dana Pendamping Pemerintah, dll

Secara umum, kelihatannya program-program tersebut baik-baik saja. Tentu saja, saat ini masih terlalu pagi untuk menilai bagaimana Jokowi melaksanakan janjinya (bahwa subsidi dialihkan untuk infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat). Meskipun, berdasarkan track record kinerja Bank Dunia selama ini (baik di Indonesia maupun di negara Dunia Ketiga lainnya), bisa diprediksikan bagaimana hasilnya. Anggoro,  peneliti dari Institute of Global Justice (2008) menulis, kerugian yang diderita Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia antara lain:

1. Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral (karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia)
2. Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya.
3. Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar “biaya konsultasi” kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri.
4. Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-universitas.
5. Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastuktur demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon